Pembatasan Anak bagi Muslim Rohingya Ditinjau Ulang

KBR68H, Washington - Pihak berwenang di Burma mengatakan akan meninjau kebijakan di negara bagian Rakhine barat yang memberlakukan batasan kelahiran bagi penduduk Muslim untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk.

INTERNASIONAL

Kamis, 30 Mei 2013 08:47 WIB

Author

Nurviana Mubtadi

Pembatasan Anak bagi Muslim Rohingya Ditinjau Ulang

pembatasan anak, muslim rohingya, burma

KBR68H, Washington - Pihak berwenang di Burma mengatakan akan meninjau kebijakan di negara bagian Rakhine barat yang memberlakukan batasan kelahiran bagi penduduk Muslim untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Kebijakan yang membatasi penduduk Muslim Rohingya hanya dengan dua anak itu telah dikecam oleh aktivis HAM  dan pemimpin oposisi Burma Aung San Suu Kyi.

Dalam wawancara melalui skype dengan VOA, juru bicara presiden Ye Htut mengatakan pihak berwenang  pertama kali mengetahui pembatasan kebijakan dua anak untuk Muslim Rohingya dari laporan-laporan di media internasional.

 “Kami tidak mempunyai informasi tentang perintah ini. Kami mengetahuinya dari media internasional. Kami  akan mengecek dengan pemerintah pusat mengenai hal ini.”

Pembatasan kelahiran bagi penduduk Muslim dan larangan  mempunyai lebih dari satu istri, sementara agama  Islam  memperbolehkan hingga empat istri, pertama kali dilaporkan minggu lalu di media Burma.

Pihak berwenang di negara bagian Rakhine Barat mengatakan hal itu telah dilaksananakan di dua distrik di perbatasan dengan Bangladesh, dimana Muslim Rohingya mayoritas.

Pembatasan kelahiran itu hanya diberlakukan untuk penduduk Muslim dan kebijakan itu dibuat pada masa pemerintahan militer sebelumnya, meskipun pelaksanaannya bermacam-macam.

Juru bicara Negara Win Myaing (win Myine) mengatakan dorongan baru pada pembatasan kelahiran itu merupakan bagian dari upaya keluarga berencana yang direkomendasikan oleh komisi kepresidenan pada bulan April untuk mengurangi ketegangan antara umat Budha dan Muslim.

Namun Deputi Direktur Human Rights Watch Asia, Phil Robertson mengatakan, sejak tahun 2005, penjaga perbatasan negara Rakhine telah berusaha menerapkan aturan itu dengan lebih keras.

“Saya kira apa yang mereka lakukan adalah mengendalikan perdebatan, dengan mengatakan ini adalah 'apa yang telah kami lakukan dan itu dibenarkan oleh pemerintah pusat Burma.
Sekarang pemerintah Burma harus menanggapi dan mengatakan apakah ini adalah kebijakan mereka atau tidak. “ujarnya.

Komisi masalah Rakhine ditugaskan menyelidiki akar penyebab bentrokan antara umat Budha dan Muslim tahun lalu yang menewaskan 200 orang dan mengakibatkan 140.000 orang mengungsi, sebagian besar adalah Rohingya.

Komisi itu mengatakan populasi Muslim yang berkembang pesat telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan warga Rakhine yang beragama Budha,  karena  jumlah umat Islam akan segera mengalahkan jumlah umat Budha dan menguasai mereka dalam demokrasi Burma yang masih berkembang. Komisi ini merekomendasikan warga Muslim untuk berasimilasi dengan lebih baik dan menerapkan keluarga berencana untuk membatasi pertumbuhan mereka. Namun, komisi  itu memperingatkan setiap tindakan yang tidak diinginkan bisa menyebabkan lebih banyak ketegangan.

Juru bicara Ye Htut mengatakan Presiden Thein Sein belum memutuskan apakah dia mendukung pembatasan kelahiran itu. Dia mengatakan akan memberikan keputusan setelah berbicara dengan para pemegang otoritas Rakhine dan mempelajari rekomendasi-rekomendasi komisi itu. (VOA)

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Belgia Kewalahan Hadapi Gelombang Pandemi

Penerimaan Masyarakat terhadap Vaksin Covid-19 Masih Rendah

Ronde 6 - Petani Tembakau

Kabar Baru Jam 8