Di Jepang, Dosen Perokok Tidak Boleh Mengajar

Kebijakan ini diterapkan beriringan dengan penghapusan area merokok di kampus. Pihak universitas juga akan membuka klinik bagi perokok yang merasa sulit berhenti.

RUANG PUBLIK , BERITA , INTERNASIONAL

Rabu, 24 Apr 2019 16:36 WIB

Author

Adi Ahdiat

Di Jepang, Dosen Perokok Tidak Boleh Mengajar

Ilustrasi (Foto: Pixabay).

Universitas Nagasaki di Jepang memberlakukan kebijakan baru menolak dosen perokok.

Hal ini disampaikan juru bicara Universitas Nagasaki, Yusuke Takakura, yang menyebut bahwa mereka “berhenti mempekerjakan staf pengajar yang merokok,” sebagaimana dilansir JapanToday.com (24/4/2019).

Meski begitu, Universitas Nagasaki masih membuka kesempatan jika ada dosen perokok yang mau melamar kerja, asalkan ia berjanji akan berhenti merokok.

Dalam wawancara dengan The Asahi Shimbun, presiden universitas, Shigeru Kono, juga menegaskan, “Tugas kami sebagai universitas adalah memelihara sumber daya manusia, dan kami merasa berkewajiban untuk mencegah orang-orang agar tidak merokok, seperti beberapa perusahaan yang sudah mulai tidak merekrut perokok,” ujarnya (22/4/2019).

Penolakan dosen perokok ini diterapkan beriringan dengan penghapusan smoking area di kampus. Pihak universitas juga akan membuka klinik bagi perokok yang merasa sulit berhenti.

Kebijakan tegas Universitas Nagasaki ini terkait dengan sasaran jangka menengah mereka untuk menjadi pusat pendidikan kesehatan kelas dunia.

Dalam situs resminya, disebutkan bahwa Universitas Nagasaki ingin memberi kontribusi secara global melalui penelitian di bidang ekonomi kesehatan, pengobatan penyakit tropis, pengobatan penyakit menular, dan bidang lain yang terkait.

Menurut Kementerian Kesehatan setempat, Universitas Nagasaki memang menjadi kampus pertama di Jepang yang memberlakukan kebijakan menolak dosen perokok.


Pro-Kontra Kebijakan Anti Dosen Perokok

Langkah tegas Universitas Nagasaki memicu pro-kontra di kalangan warganet.

Sebagian orang sangat mendukung kebijakan ini karena dinilai mampu melindungi masyarakat kampus non-perokok.

Tapi, sebagian lainnya menganggap kebijakan ini adalah bentuk diskriminasi pekerja.

Dalam JapanToday.com, akun bernama Sakurasuki menyebut, “Ini adalah diskriminasi berdasar kehidupan pribadi, tidak beda dengan universitas yang membatasi pelamar karena gender. Universitas bisa menerapkan aturan ketat untuk melarang rokok di area kampus. Tapi di luar area itu, bukan urusan mereka,” tulisnya.

Akun lain bernama BlackFlagCitizen juga berkomentar, “Bukankah harusnya universitas berfokus menarik pengajar berkualitas, entah dia merokok atau tidak?” tulisnya.

Editor: Agus Luqman
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - INTERNASIONAL

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.