Share This

Tiongkok Akan Bentuk Pengadilan Maritim Internasional

Rencana ini muncul seiring ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara kawasan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

BERITA , INTERNASIONAL

Minggu, 13 Mar 2016 17:51 WIB

Foto udara menunjukkan Pulau Pagasa (Harapan), salah satu pulau di Kepulauan Spratly yang menjadi perselisihan sejumlah negara di sekitar Laut China Selatan, di lepas pantai barat Filipina. Antara Fot

KBR- Pemerintah Tiongkok berencana membentuk pusat pengadilan maritim internasional untuk melindungi kedaulatan dan hak-hak negara mereka di lautan. Rencana ini muncul seiring ketegangan antara Tiongkok dan beberapa negara kawasan terkait sengketa wilayah di Laut China Selatan.

Seperti dilansir Reuters, Menteri Kehakiman Tiongkok Zhou Qiang mengatakan pengadilan di seluruh Tiongkok tengah merancang strategi nasional untuk menjadikan negara itu sebagai kekuatan maritim. Meski demikian, Zhou Qiang tidak merinci pernyataannya tersebut.

Belum diketahui juga kapan pengadilan itu akan mulai bekerja, dimana berlokasi dan kasus seperti apa yang akan ditangani. Rencana ini muncul di tengah sengketa Tiongkok dengan negara-negara Asia terkait wilayah Laut China Selatan yang kaya minyak. Selain dengan Malaysia, Vietnam, Filipina, Brunei dan Taiwan, Tiongkok juga bersengketa dengan Jepang di Laut China Timur.  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.