KBR, Jakarta - Pengamat politik Timur Tengah dari Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta Alimun Hanif menilai dorongan Presiden Joko Widodo kepada negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel tidak akan efektif.
Alimun mengatakan dari 57 negara anggota OKI, yang memiliki hubungan diplomasi dengan OKI hanya berkisar delapan negara. Itupun, belum tentu semua mau mengikuti dorongan Presiden Jokowi, karena memiliki kepentingan masing-masing.
"Yang punya hubungan diplomatik dengan Israel sangat sedikit, berkisar lima hingga delapan negara. Yang sudah jelas punya hubungan diplomatik adalah Turki, meskipun negara ini sempat mengalami goncangan setelah serangan kapal bantuan kemanusiaan tahun 2008 oleh Israel. Kemudian Mesir, Yordania dan yang sedang dirintis beberapa negara Teluk. Sementara yang punya hubungan dagang ada sekitar 10-an negara," jelas Alimun Hanif kepada KBR.
Pengamat politik Timur Tenga dari UIN Jakarta Alimun Hanif menambahkan organisasi OKI semestinya memperluas jaringan kerja dengan negara-negara selain Islam dalam memperjuangkan Palestina. Terutama negara-negara yang memiliki perhatian yang sama kepada Palestina, seperti India, Thailand dan Filipina.
"Syukur-syukur bisa menarik Singapura, karena punya solidaritas dengan kita sebagai anggota ASEAN. Kalau fokus pada negara Islam, dari segi kekuatan diplomasi tidak akan kuat menekan Israel dan sekutunya terutama Amerika Serikat," imbuhnya.
Menurut Alimun, OKI juga harus mampu membawa isu Palestina menjadi isu dalam Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mendorong negara yang tergabung dalam Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel. Seruan itu disampaikan dalam penutupan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Luar Biasa OKI, yang khusus membahas masalah Palestina, 7 Maret 2016.
Dorongan itu merupakan salah satu bentuk peningkatan dukungan OKI terhadap kemerdekaan Palestina.
Editor: Agus Luqman
Pengamat: Seruan Boikot Tak Akan Efektif bagi Negara Anggota OKI
Dari 57 negara anggota OKI, yang memiliki hubungan diplomasi dengan OKI hanya berkisar delapan negara. Itupun, belum tentu semua mau mengikuti dorongan Presiden Jokowi.
Sidang KTT Luar Biasa Organisasi Konferensi Islam OKI ke-5 di Jakarta, (7/3/2016). Dalam KTT ini Presiden Joko Widodo menyerukan boikot produk Israel. (Foto: ANTARA)
BERITA LAINNYA - INTERNASIONAL
Pendiri Alibaba Dorong Karyawannya Kerja 12 Jam Sehari, Enam Hari per Minggu
Menurut Jack Ma, mereka yang ingin sukses harus mengorbankan energi dan waktu lebih banyak dari orang lain. Namun menurut hukum tenaga kerja, karyawan tak boleh dipaksa kerja lebih dari 8 jam sehari.Kenapa Perlu Ada “Hari Air Sedunia”?
Ada miliaran orang di seluruh dunia yang belum mendapat akses air bersih. Di Indonesia sendiri, masih ada jutaan orang yang terpaksa mengonsumsi air kotor.Di India, Main PUBG Ditangkap Polisi
Saking asyiknya main PUBG, anak-anak muda yang tertangkap itu tidak menyadari ketika mereka sedang diintai tim polisi.Libur Imlek: Ajang Mudik Tahunan Terbesar di Dunia
Menurut data State Council of the People’s Republic of China, ada sekitar tiga miliar perjalanan yang dilakukan warga Tiongkok dalam masa libur Imlek 2019.Uni Eropa Lindungi Privasi Netizen Lewat Aturan Ini
Di samping mengembangkan ragam hak bagi pengguna internet, Uni Eropa juga mengetatkan aturan untuk perusahaan pengontrol data seperti Google, Facebook, Instagram dan lain sebagainya.Gunakan Data Pribadi Pengguna, Google Kena Denda Rp800 Miliar
Kalau mengacu pada aturan privasi Uni Eropa, Google sesungguhnya wajib menginformasikan tujuan penyimpanan data pribadi pengguna. Google juga wajib menjelaskan data mana saja yang akan mereka jual.Kasus Teror KPK di Berbagai Belahan Dunia
Pelaku terornya bisa bermacam-macam, dari penjahat bertopeng sampai polisi dan jaksa. Dalam beberapa kasus, perdana menteri dan presiden bahkan menjadi aktor kunci dalam upaya pelemahan KPK.Strategi Jepang Hadapi Bencana Gempa dan Tsunami
Dengan fasilitas Tokyo Rinkai Disaster Prevention Park, masyarakat Jepang bisa belajar cara evakuasi bencana dengan mudah. Mereka juga tak perlu bingung mencari tempat berlindung saat bencana terjadi.
Most Popular / Trending
Recent Podcast
September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.
Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.
Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.
KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.
Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.