Share This

Pemerintah Siap Resmikan Konsulat di Tepi Barat

Konsulat di Palestina akan diresmikan pertengahan Maret mendatang

, BERITA , INTERNASIONAL

Kamis, 25 Feb 2016 21:54 WIB

KBR, Jakarta- Pemerintah Indonesia   segera membuka konsulat kehormatan di Ramallah, Tepi Barat, Palestina. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi mengatakan,  bakal terbang ke Ramallah pertengahan Maret mendatang untuk melakukan pembukaan konsulat tersebut. Kata Retno, semua proses pembukaan konsulat itu telah diselesaikan, termasuk seluruh izin pembukaan konsulat tersebut.

Terkait komitmen penyelesaian masalah Palestina kata dia juga menjadi agenda utama pada pagelaran KTT OKI Maret mendatang.

"Ini ekstraordinary summit jadi waktu yang diberikan memang sempit sekali. Sehingga kita dari hari ke hari mencoba untuk mendekati dan untuk mendapatkan waktu kepala negara dalam waktu yang singkat itu adalah tantangan tersendiri," ujar Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi  kepada wartawan di Istana Negara. 

Retno melanjutkan, "tetapi respon yang saya terima dari semua negara adalah positif dalam konteks komitmen mereka untuk berkontribusi dalam penyelesaian Palestina sejauh ini sangat positif."

Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi menambahkan, pembukaan konsulat kehormatan di Ramallah merupakan   upaya maksimal untuk menegaskan keberadaan Indonesia di Palestina. 


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.