KBR, Jakarta - Saat ini masyarakat global lebih percaya pada non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), ketimbang pada pemerintah.
Hal itu terbaca dalam laporan survei global Edelman Trust Barometer 2020 yang dirilis lembaga konsultan bisnis Edelman, Minggu (19/1/2020).
Edelman Trust Barometer 2020 merupakan laporan hasil survei di 28 negara, yang melibatkan puluhan ribu responden berusia 18-64 tahun.
Dalam survei tersebut Edelman mengukur tingkat kepercayaan warga terhadap empat institusi, yaitu LSM, perusahaan, media massa, dan pemerintah. Pengukuran dilakukan dengan memakai indikator 'kompetensi' dan 'perilaku etis'.
"Saat ini masyarakat mendasarkan kepercayaan pada dua atribut: kompetensi (kemampuan memenuhi janji) dan perilaku etis (kemampuan melakukan hal baik dan memberi manfaat bagi publik)," jelas Edelman di situs resminya, Minggu (19/1/2020).
Dengan mendasarkan surveinya pada dua indikator tadi, survei Edelman menemukan bahwa:
- LSM: dianggap paling etis, namun kurang kompeten.
- Perusahaan: dianggap kurang etis, namun paling kompeten.
- Media massa: dianggap kurang etis dan kurang kompeten.
- Pemerintah: dianggap paling tidak etis dan paling tidak kompeten.
Berdasarkan laporan Edelman, LSM bisa mendapat nilai etis tinggi karena dianggap sebagai agen perubahan, jujur, visinya sejalan dengan masyarakat, serta melayani kepentingan umum.
Sedangkan pemerintah mendapat nilai etis paling rendah karena dianggap tak mampu membawa perubahan, korupsi dan bias, visinya tidak sejalan dengan masyarakat, serta hanya melayani kepentingan sekelompok kecil orang.
Editor: Agus Luqman
Menurut data yang dihimpun Universitas Johns Hopkins, sudah ada ribuan pasien yang sembuh. Tapi organisasi kesehatan dunia WHO belum sekalipun melaporkan hal itu.
Saat ini ada juga sekitar 26.000 orang di Cina yang sudah berstatus 'suspect' atau terduga terinfeksi.
"Pengeluaran kesehatan global meningkat karena dampak tragisnya (sunat perempuan). Pemerintah punya tanggung jawab moral untuk mengakhiri praktik berbahaya ini," kata WHO.
Meski terdengar menggembirakan, kabar kesembuhan pasien Corona Novel masih mengundang keraguan.
"Pemerintah meminta warga negara Indonesia untuk sementara tidak melakukan perjalanan ke mainland Cina,"
"Kami akan terus mengambil langkah-langkah yang memungkinkan untuk memulangkan warga kami," kata PM Jepang Shinzo Abe.
"Kami mengambil langkah proaktif ini untuk memperlambat perjalanan (warga China), dan mungkin bisa membantu mencegah masuknya virus 2019-nCov (ke Filipina)," kata pejabat keimigrasian Filipina.
Pada Senin (27/1/2020), ada 2.761 orang pengidap virus Corona Wuhan di China . Tapi pada Selasa (28/1/2020), jumlahnya sudah naik jadi 4.515 orang.
"Diperkirakan kasus (Corona Wuhan) akan terus bermunculan di negara lainnya, dan akan terjadi penularan lebih lanjut," kata WHO.
"Pohon adalah masalah bipartisan (netral dari politik), semua orang mendukung pohon," kata Presiden AS Donald Trump di pertemuan tahunan WEF.
Virus Corona bisa mengakibatkan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak gagal berfungsi, hingga dapat menyebabkan kematian.
"Saya terkejut bahwa petugas imigrasi mengambil tindakan penghukuman terhadap Philip karena masalah administratif,"kata CEO Mongabay.
Menurut hasil survei Edelman di 28 negara, pemerintah umumnya dianggap sebagai institusi paling tidak etis dan paling tidak kompeten.
Pandangan bahwa kapitalisme itu 'buruk' dominan di 22 negara, dengan persentase tertinggi di Thailand, India, Prancis, Malaysia, dan Indonesia.
“Khususnya di penyederhanaan peraturan di daerah, sistem perpajakan, dan urusan tenaga kerja,” kata PM Lee kepada Mendagri Tito.
Jika penandatanganan perjanjian selesai sesuai target, manfaat IK-CEPA bisa dinikmati pelaku bisnis mulai awal 2021.
"Insya Allah akan membawa kebaikan tidak hanya di Bank Indonesia, tapi juga bagi negara emerging market dan Indonesia karena bidang beliau nanti akan menangani development policy," ucap Perry Warjiyo.
"Kami ingin melibatkan sebanyak mungkin orang, dan kami menyediakan berbagai cara bagi mereka untuk terlibat."
“Lembaga antikorupsi tidak boleh takut. Risiko besar karena kita berbuat dengan benar."
Komisi Tinggi HAM PBB menilai kalangan pebisnis dan pemerintah punya andil besar dalam krisis iklim yang terjadi sekarang.