KBR, Jakarta - Saat ini masyarakat global lebih percaya pada non-governmental organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM), ketimbang pada pemerintah.
Hal itu terbaca dalam laporan survei global Edelman Trust Barometer 2020 yang dirilis lembaga konsultan bisnis Edelman, Minggu (19/1/2020).
Edelman Trust Barometer 2020 merupakan laporan hasil survei di 28 negara, yang melibatkan puluhan ribu responden berusia 18-64 tahun.
Dalam survei tersebut Edelman mengukur tingkat kepercayaan warga terhadap empat institusi, yaitu LSM, perusahaan, media massa, dan pemerintah. Pengukuran dilakukan dengan memakai indikator 'kompetensi' dan 'perilaku etis'.
"Saat ini masyarakat mendasarkan kepercayaan pada dua atribut: kompetensi (kemampuan memenuhi janji) dan perilaku etis (kemampuan melakukan hal baik dan memberi manfaat bagi publik)," jelas Edelman di situs resminya, Minggu (19/1/2020).
Dengan mendasarkan surveinya pada dua indikator tadi, survei Edelman menemukan bahwa:
- LSM: dianggap paling etis, namun kurang kompeten.
- Perusahaan: dianggap kurang etis, namun paling kompeten.
- Media massa: dianggap kurang etis dan kurang kompeten.
- Pemerintah: dianggap paling tidak etis dan paling tidak kompeten.
Berdasarkan laporan Edelman, LSM bisa mendapat nilai etis tinggi karena dianggap sebagai agen perubahan, jujur, visinya sejalan dengan masyarakat, serta melayani kepentingan umum.
Sedangkan pemerintah mendapat nilai etis paling rendah karena dianggap tak mampu membawa perubahan, korupsi dan bias, visinya tidak sejalan dengan masyarakat, serta hanya melayani kepentingan sekelompok kecil orang.
Editor: Agus Luqman
Langkah penanganan Covid-19 Indonesia kalah jauh dari negara-negara tetangga seperti Singapura, Vietnam, Malaysia, Thailand, dan Filipina.
"Meski situasi di Eropa mulai membaik, secara global situasi (pandemi) semakin buruk."
Kandidat vaksin Covid-19 buatan University of Oxford dan AstraZeneca sudah memasuki Uji Klinis Fase 2b/3, fase tertinggi di antara seluruh kandidat lainnya.
"Untuk mengalahkan pandemi Covid-19, dunia bukan hanya butuh terobosan sains, tapi juga butuh kedermawanan," kata Bill Gates.
"Perempuan juga mengalami frekuensi kekerasan yang semakin sering daripada keluarga anggota lainnya,"
"Jika bakat dan energi mereka terpasung karena kurangnya kesempatan atau keterampilan, itu akan merusak masa depan kita dan menyulitkan pemulihan ekonomi pasca-Covid."
"Ada kemungkinan dalam situasi kenormalan baru orang-orang akan lebih sering makan di rumah, baik dengan berbelanja bahan makanan dan masak sendiri, ataupun dengan layanan delivery."
"Studi ini sudah disetujui oleh institusi pengawas setempat, dan sudah mendapat persetujuan tertulis dari keluarga terdekat jenazah," kata tim peneliti medis Jerman.
"Vaksin Covid-19 harus diklasifikasikan sebagai 'global public good' (barang publik global) untuk kesehatan dalam rangka mengakhiri pandemi," kata Dirjen WHO.
Meski menggembirakan, hasil uji coba vaksin buatan Moderna ini masih diragukan sejumlah ilmuwan.
"Berhentilah berasumsi bahwa cara-cara lama akan kembali."
"Secara global akan ada sekitar 158 juta sampai 242 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Ini tujuh kali lebih besar dari angka kehilangan kerja yang terjadi saat krisis keuangan global tahun 2008."
"Pemerintah harus mengeksplorasi semua opsi untuk membiayai tindakan-tindakan yang menopang perusahaan dan pekerjanya."
Menurut laporan FAO, untuk periode April-Juni 2020 Indonesia tidak berisiko kekurangan stok pangan.
"Setelah tiga bulan lebih berjuang keras, Wuhan, kota di Cina yang dulu paling terpukul oleh wabah, sekarang semua rumah sakitnya sudah bersih dari kasus Covid-19."
AS memberi tunjangan pengangguran cukup besar. Mereka juga berupaya mencegah PHK dengan membantu perusahaan menggaji karyawannya.
"Pandemi ini mungkin merupakan gambaran kecil dari krisis akibat perubahan iklim, yang bisa mengguncang penawaran dan permintaan pasar, serta mengganggu rantai pasokan global."
"Kita sudah punya jaring pengaman keuangan global yang lebih kuat, dengan IMF sebagai pusatnya," kata IMF.
"Keputusan tentang waktu dan tempat transisi (penghentian pembatasan sosial) harus berbasis bukti, berlandaskan data, dan diimplementasikan secara bertahap."
