Share This

Korea Utara, Ketika Sindiran Pun Kini Dilarang

Tepat di hari ulang tahun Korea Utara 9 September hari ini, Kim membuat aturan larangan perkataan sarkasme atau sindiran yang ditujukan padanya pribadi atau sindiran soal pemerintahannya.

BERITA , INTERNASIONAL , INTERMEZZO

Jumat, 09 Sep 2016 10:22 WIB

Author

Iriene Natalia

Korea Utara, Ketika Sindiran Pun Kini Dilarang

Kim Jong Un. Foto: Antara

KBR, Jakarta- Setelah mengejutkan dunia dengan mengeksekusi mati beberapa pejabat negaranya, Menteri Pendidikan Kim Yong Jin dan menegur keras dua pejabat lainnya atas dasar dianggap tidak mematuhi perintahnya pada akhir bulan Agustus lalu, pemimpin Korea Utara, Kim Jong Un kembali menuai kontroversi. 

Tepat di hari ulang tahun Korea Utara 9 September hari ini, Kim membuat aturan larangan perkataan sarkasme atau sindiran yang ditujukan padanya pribadi atau sindiran soal pemerintahannya. Bentuk sindiran apapun benar-benar dilarang meski dalam percakapan sehari-hari. Dilansir Independent pada Kamis (08/09/2016) waktu setempat, kebijakan ini dilakukan karena Kim khawatir masyarakat tidak benar-benar setuju pada kebijakannya.

Baca juga

Sebelumnya, Kim sempat disebut sebagai "orang bodoh yang tidak bisa melihat dunia luar" oleh pegawai pemerintahannya sendiri. Sindiran itu dilontarkan lantaran  Kim tidak menghadiri hari peringatan berakhirnya Perang Dunia ke-2 yang diselenggarakan di Rusia dan Tiongkok baru-baru ini.

Terkait pelaksanaan aturan baru ini, sebuah sumber di Provinsi Jagang menyatakan pejabat keamanan Korut mengadakan pertemuan khusus untuk membahasnya. Belum jelas sanksi apa yang baka diberlakukan jika aturan itu dilanggar. ( independent.co.uk, BBC, telegraph.co.uk)

Editor: Malika

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.