Share This

Pemerintah Susun Aturan Investasi Perfilman

Vietnam dan Tiongkok, adalah dua negara yang disebut Anies sebagai contoh sukses menyongsong keterbukaan investasi film.

BERITA , NASIONAL , INTERMEZZO

Jumat, 04 Mar 2016 11:17 WIB

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Foto: Antara

KBR, Jakarta– Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menggodog sejumlah regulasi terkait investasi perfilman. Ini menyusul dicabutnya sektor film dari Daftar Negatif Investasi (DNI). Artinya,industri film di Indonesia tak hanya untuk pelaku lokal tetapi juga terbuka bagi internasional.

Itu sebab, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengumpulkan para pelaku di industri ini. Mulai dari produser, sineas hingga pengusaha bioskop.

Masukan dari berbagai unsur di industri ini diperlukan agar peraturan yang disusun tepat. 

“Kami ingin pelaku perfilman memberikan pandangan, bagaimana membangun ekosistem perfilman yang sehat dan bisa berkembang baik. Karena pada akhirnya Kemendikbud itu mengatur antar pelaku; produksi, distribusi maupun eksebisi,” ungkap Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan, Kamis (03/03/2016).

Anies melanjutkan, mestinya perdebatan soal perlu tidaknya sektor film dicabut dari DNI, sudah rampung. Kini yang diperlukan, kata dia, adalah rumusan untuk menyambut dibukanya keran investasi perfilman. 

“Tunjukkan apa masalahnya, tunjukkan apa terobosan yang harus kami lakukan. Dan dari situ nanti pemerintah akan menyiapkan regulasi-regulasinya,” tegas penggagas Indonesia Mengajar tersebut.

Vietnam dan Tiongkok, adalah dua negara yang disebut Anies sebagai contoh sukses menyongsong keterbukaan investasi film. 

“Diskusinya itu sekarang (investasi perfilman) sudah terbuka, bagaimana caranya supaya kita bisa mencontoh pengalaman di Vietnam. Pertanyaannya adalah bagaimana kita memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan dan bagaimana kita belajar dari negara lain”.

“Pengalaman Vietnam dan Tiongkok, juga India, setelah investasi dibuka, DNI dihapus lalu investasinya tumbuh 200 persen selama 5 tahun. Sekarang kita harus belajar, bagaimana dengan keterbukaan itu bisa tumbuh berkembang dengan baik, tapi kebudayaan kita juga bisa dikembangkan,” pungkas Anies.

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.