Share This

Pengamat: Path Tetap Bisa Digunakan untuk Kritik Bakrie

KBR68H, Jakarta

INTERMEZZO

Rabu, 15 Jan 2014 13:10 WIB

Author

Yuni Fathika

Pengamat: Path Tetap Bisa Digunakan untuk Kritik Bakrie

path, aburizal bakrie, kritik

KBR68H, Jakarta – Pengamat media sosial menilai, pembelian sebagian saham jejaring sosial Path oleh pengusaha Aburizal Bakrie murni bermotif bisnis.

Pengamat media sosial Ulin Yusron mengatakan, ketua umum Partai Golkar itu hanya mencari keuntungan lewat sahamanya di Path, ini adalah cara Bakrie berdagang dan menjalankan bisnisnya. Bagi Ulin, langkah unsintall Path seperti yang dilakukan sejumlah orang bukan langkah yang tepat.

“Cara menyikapinya tidak usah begitu. Bahwa kita punya empati terhadap korban lapindo. Kita punya empati terhadap Bakrie, kita kecewa karena tv one sering dipakai serampangan untuk kampanye Ical. Tapi kan cara melampiaskannya bukan seperti itu. Justru kita pakai media sosial Path itu untuk mengkritisi Bakrie,” tutur Ulin Yusro di Sarapan Pagi KBR68H, Rabu (15/01).

Pegiat sosial media, Ulin Yusron menambahkan, Aburizal Bakrie tidak mudah berkampanye lewat jejaring sosial Path. Pasalnya, sekitar empat jutaan pengguna Path belum tentu aktif dan berpartisipasi dalam Pemilu 2014.

Saat ini, Path memiliki 23 juta pengguna aktif dunia. Sebanyak empat juta pengguna aktif berada di Indonesia. Sebelumnya Aburizal Bakrie membeli saham jejaring sosial Path sebesar Rp.300 milliar. Path adalah jejaring sosial yang berasal dari perusahaan Amerika Serikat.

Editor: Doddy Rosadi

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.