Bagikan:

2 Tahun Pandemi, Komnas HAM: Pemerintah Perkuat Sistem dan Infrastruktur Kesehatan

"Soal sistem dan infrastruktur kesehatan kita penting untuk diperkuat, karena kalau soal akses dan hak terhadap kesehatan itu juga ada dalam SDG's"

BERITA | NASIONAL

Selasa, 21 Des 2021 16:57 WIB

2 Tahun Pandemi, Komnas HAM: Pemerintah Perkuat Sistem dan Infrastruktur Kesehatan

ilustrasi penanganan covid-19. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Beka Ulung Hapsara menilai, pemerintah harus menjadikan pengalaman menangani pandemi Covid-19 yang telah berjalan dua tahun untuk memperkuat sistem dan infrastruktur kesehatan di Indonesia.

Menurutnya, hak untuk mendapatkan akses kesehatan bagi masyarakat menjadi prioritas utama di masa pandemi virus korona.

"Soal sistem dan infrastruktur kesehatan kita penting untuk diperkuat, karena kalau soal akses dan hak terhadap kesehatan itu juga ada dalam SDG's (pembangunan berkelanjutan, red). Pandemi ini selama hampir 2 tahun memberi pelajaran utama bahwa struktur dan sistem atau tata kelola kesehatan kita tidak cukup kuat," katanya dalam Webinar Penguatan Posisi dan Peran Komnas HAM dalam Mendukung Pencapaian SDGs di YouTube Komnas HAM, Selasa (21/12/2021).

Beka Ulung mengatakan, selama ini pemerintah banyak tertolong oleh kemampuan untuk bangkit dan pulih dari masyarakat, ketika segala sesuatunya tidak berjalan sesuai harapan.

Selain itu, inisiatif dan gotong-royong masyarakat ketika terdampak kesehatannya saat pandemi juga patut mendapat apresiasi, karena meringankan beban pemerintah.

"Kita banyak tertolong. Saya kira dan ini refleksi kita bersama bahwa bukan terus menyalahkan satu atau dua pihak. Saya kira harus apresiasi betul kepada resiliensi dan partisipasi masyarakat dalam soal pandemi," jelas Beka.

Berita lainnya:

Lebih lanjut, Beka menambahkan, tumbuhnya kesadaran atas hak atas kesehatan juga harus diperhatikan pemerintah. Kemudian, suara-suara kritis masyarakat atau warga negara yang menuntut haknya, sebaiknya dilindungi, dipenuhi, dan dihormati.

"Penting bahwa kesadaran hak asasi manusia warga negara juga semakin tinggi, kita negara termasuk lembaga negara seperti Komnas HAM harus antisipatif dengan fenomena seperti itu supaya tidak ketinggalan tapi menjadi negara yang satu progresif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat," pungkasnya.


Editor: Kurniati Syahdan

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7

Haruskah Ikut Program Pengungkapan Sukarela?