BERITA

Omnibus Law Diajukan Bulan Ini, Jokowi Kembali Minta Dukungan Parpol

" Menurut Jokowi, Partai Golkar termasuk partai besar yang suaranya sangat mempengaruhi nasib omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja di DPR. "

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo kembali meminta dukungan partai politik untuk mengesahkan undang-undang besar dengan skema omnibus law Undang-undang Cipta Lapangan Kerja di DPR.

Hal itu Jokowi sampaikan saat menghadiri musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar. Sebelumnya ia juga meminta hal serupa saat membuka acara ulang tahun Partai Nasdem.

Menurut Jokowi, Partai Golkar termasuk partai besar yang suaranya sangat mempengaruhi nasib omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja di DPR.

Di depan ratusan kader Partai Golkar, Jokowi meyakinkan omnibus law tersebut bisa mendatangkan banyak lapangan kerja untuk masyarakat.

"Saya tetap minta pada Partai Golkar agar memberikan dukungan terhadap omnibus law, yang segera akan diajukan oleh pemerintah. Sehingga nantinya kecepatan kita dalam melakukan adaptasi terhadap perubahan dunia semakin cepat, menarik investasi sebesar-besarnya, membuka lapangan kerja pada masyarakat kita, dan akhirnya memberikan kesejahteraan pada masyarakat," kata Jokowi di Hotel Ritz Carlton, Selasa (3/12/2019).

• Jokowi Perintahkan Menteri Kebut Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
• Menkumham Dorong Omnibus Law Masuk Prolegnas Prioritas 2020

Jokowi mengatakan, omnibus law lapangan kerja harus segera rampung, agar proses perizinan usaha lebih mudah, yang akhirnya membuka banyak lapangan kerja.

Pemerintah akan mengajukan omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja pada akhir bulan ini, agar bisa langsung dibahas bersama DPR tahun depan.

Rencana pembentukan omnibus law UU Cipta Lapangan Kerja juga telah Jokowi sampaikan pidato perdananya usai dilantik pada sidang paripurna MPR.

Selain Undang-undang Cipta Lapangan Kerja, Jokowi juga akan membikin omnibus law Undang-undang Pemberdayaan UMKM.

Dengan demikian, kata Jokowi, dua omnibus law tersebut akan menghapus puluhan regulasi yang selama ini dianggap menghambat kemudahan berusaha.

• 27 RUU Prioritas Usulan Pemerintah, Dari Soal Lapangan Kerja Sampai Tenaga Nuklir
• Jokowi Perintahkan Semua Menteri Cabut Aturan Penghambat Investasi

Editor: Agus Luqman 

• omnibus law
• Jokowi
• Partai Golkar
• lapangan kerja