Istana Cari Figur Jabat Wakil KSP

Wakil KSP bisa berasal dari parpol

BERITA | NASIONAL

Kamis, 26 Des 2019 21:06 WIB

Author

Dian Kurniati, Dwi Reinjani

Istana Cari Figur Jabat Wakil KSP

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman. Foto/Setpres.go.id

KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan tengah mencari figur yang tepat untuk menjabat Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). 

Tambahan kursi penghuni Istana ini dilandasi Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2019 tentang KSP yang telah diteken Presiden Joko Widodo pada 18 Desember 2019. 

Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan tambahan jabatan itu untuk memperkuat fungsi KSP. Wakil KSP bertugas memastikan program Presiden terlaksana sesuai target.

"Pak Moeldoko (Kepala KSP) akan berfokus pada kebijakan. Sementara Wakil KSP fokus delivery agar terjamin apa yang di-sent itu delivered," ujar Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (26/12/2019).

Proses penjaringan kandidat Wakil KSP dilakukan oleh tim internal Kementerian Sekretaris Negara. Berdasarkan Perpres itu, Wakil KSP diangkat dan diberhentikan Presiden. Wakil KSP bakal menerima hak keuangan dan fasilitas setingkat wakil menteri.

Fadjroel membantah munculnya jabatan Wakil KSP untuk mengakomodasi kepentingan politik pendukung Jokowi. Namun, ia tak menampik bisa saja figur yang dipilih berasal dari parpol.

"Mereka dari profesional itu kan bisa berasal dari partai, non-partai. Kemudian mereka yang berpengalaman di wilayah birokrasi," tuturnya. 

Fadjroel enggan menjawab ketika disinggung tentang kemungkinan eks-Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto akan menduduki jabatan itu. 

"Kita tunggu sampai pelantikan," ucap Fadjroel. 

Sementara itu, Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan penambahan jabatan Wakil KSP didasarkan pada kebutuhan. 

Maruf mengklaim penambahan jabatan baru tidak menyalahi aturan dan tidak terkait kepentingan pribadi. 

"Gemuk sedikit kalau memang butuh, kalau memang perlu, digemukkan sedikit," kata Maruf di Kantor Wapres, Jakarta, Kamis (26/12/2019). 

Maruf menuturkan keputusan ini tak bertentangan dengan semangat perampingan birokrasi yang kerap dilontarkan Presiden Jokowi. Menurutnya, pemangkasan birokrasi dilakukan untuk jabatan yang tidak dibutuhkan.

Editor: Ninik Yuniati 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Upaya Tangkal Resesi ditengah Perlambatan Ekonomi

Kabar Baru Jam 13