KBR, Jakarta - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah merampungkan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk pembangunan ibu kota baru di Kalimantan Timur (Kaltim).
Menurut Menteri LHK Siti Nurbaya, KLHS itu merekomendasikan agar pembangunan ibu kota baru disesuaikan dengan karakter lingkungan Kaltim yang berupa hutan tropis dan banyak memiliki sungai kecil.
Siti juga berpesan agar pembangunan itu tidak mengganggu habitat satwa langka seperti orang utan dan bekantan.
"Kalau ada infrastruktur, misalnya ada jalan, harus dibuat fly over atau underpass, sehingga habitat orang utan dan sebagainya tidak terganggu," kata Siti di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (16/12/2019).
Menurut Siti, KLHK akan membebaskan 60 ribu hektare lahan konsesi hutan produksi PT ITCI Hutani Manunggal untuk kawasan ibu kota baru.
Selain itu, KLHK menyiapkan 10 juta bibit tanaman untuk melindungi dan memulihkan lingkungan yang rusak di Kaltim. Menteri Siti menjelaskan penanaman pohon akan diutamakan di area habitat satwa liar, untuk menjaganya dari interaksi dengan manusia.
"Pemerintah juga akan mereklamasi lubang bekas tambang di Samarinda secara bertahap. Di Samarinda terdapat 1735 lubang tambang, yang 540 lubang di antaranya sudah tidak aktif hingga menimbulkan korban jiwa," jelas Siti lagi.
Editor: Agus Luqman
"Ini pasal apa sih didakwakan?" kata Matthew setelah sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (27/1/2020).
Kasus pelanggaran HAM berat pada masa lalu saja belum tuntas hingga saat ini.
"Saya pikir, saya belum terlalu tolol untuk melakukan separah itu," pungkas Yasonna Laoly.
Jika virus masih dalam masa inkubasi (belum menyebabkan demam), itu tidak akan terdeteksi oleh alat thermo scanner.
"Muaranya nanti adalah ketika perkara tersebut memang tidak layak dilanjutkan, karena dalam UU 19/2019 disebut batas waktunya dua tahun."
"Penundaan ini dalam batas waktu yang tidak ditentukan, tetapi kami usahakan tahun ini bisa jalan, sambil menunggu situasi di sana (Tiongkok) kondusif."
"Rumusnya gampang, beban pelanggaran HAM, pelanggaran hukum di masa sebelum Jokowi nggak ada yang diselesaikan Jokowi. Tapi di zaman dia (Jokowi) malah justru banyak kasus-kasus baru."
"Rasa-rasanya saat ini tidak ada urgensi untuk melahirkan Dewan Keamanan Nasional. Karena apa? Akan tumpang tindih tugasnya dengan Menkopolhukam."
"Nyari orang itu ga gampang memang ya, itu sama dengan cari jarum dalam sekam, oke," kata Firli.
Menurut perwakilan KPK, vonis terhadap Rommy belum memenuhi rasa keadilan masyarakat. 
Ada beberapa area seperti di Arafah dan Mina yang memang areanya sangat terbatas sehingga penambahan kuota seperti ini harus menunggu selesainya beberapa proyek besar
Ya, sanksi nanti akan diputuskan bersama-sama kementerian terkait. Karena tergantung dari instansi mana
"Jangan-jangan persoalan yang tak selesai itu ada kaitannya dengan itu juga (bisnis sektor sumber daya alam). Papua ini daerah kaya."
"Pasien satunya lagi rujukan dari RS Borromeus Bandung, tidak melalui IGD karena saat datang kondisinya sudah memburuk."
“Angka itu mempertimbangkan beberapa komponen hidup layak yang diatur dalam penentuan UMP (upah minimum provinsi) pemerintah dan kebutuhan tambahan lain jurnalis."
"Soalnya kan ini bukan wilayah kebijakan Indonesia, tapi ini kan kebijakan dari pemerintah daerah Wuhan untuk menutup," 
"Itu yang membuat rasa kekhawatiran teman-teman itu meningkat,"
Indonesia satu-satunya negara di Asia Tenggara yang mampu membuat kapal selam.
"Kalau ada orang sakit di dalam, maka dia akan mendarat, mengeluarkan penumpangnya di tempatkan tersendiri,"