Indeks Kerukunan Sejumlah Daerah Rendah, Ini Respon Jokowi

"Tindakan intoleran dan diskriminatif masih banyak terjadi"

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo tak menampik masalah kerukunan umat beragama masih menjadi pekerjaan rumah yang belum selesai. Hal itu diungkapkan Jokowi menanggapi Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) 2019 yang dirilis Kementerian Agama. Menurut hasil survei Kemenag, kondisi kerukunan beragama di sejumlah daerah masih rendah. 

"Itu pekerjaan kita semua agar yang namanya toleransi, yang namanya kerukunan, dan yang namanya persaudaraan itu harus kita rawat bersama-sama," kata Jokowi saat peresmian jalan tol layang Jakarta-Cikampek, Kamis (12/12/2019).

Berdasarkan survei Kemenag, kerukunan beragama secara nasional 2019 membaik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini ditunjukkan dari angka indeks sebesar 73,83 poin. Dengan skor ini, tingkat kerukunan beragama secara nasional masuk kategori tinggi. 

"Angka ini meningkat jika dibanding hasil yang diperoleh tahun lalu (2018) sebesar 70,90. Tapi masih rendah jika dibanding perolehan angka indeks 2015 yaitu 75,36," kata Menteri Agama Fachrul Razi di Jakarta, Rabu (11/12/2019), seperti dikutip dari Antara.

Namun, sebanyak 18 provinsi tercatat memiliki indeks di bawah rata-rata nasional, di antaranya Jakarta, Banten, Aceh, Sumatera Barat dan Riau. Adapun, 16 provinsi lainnya mendapat skor di atas rata-rata, seperti Papua Barat, NTT, Bali, Sulawesi Utara dan Maluku. 

Tindakan intoleran masih terjadi

Bekas Wakil Presiden RI Jusuf Kalla menuturkan kondisi kerukunan beragama yang membaik tahun ini, bukan berarti praktik diskriminasi hilang. Menurutnya, kerukunan harus terus diperbaiki dan masyarakat mesti lebih menghargai keberagaman. 

"Itu (diskriminasi) kan masalah. Harus saling menghargai satu sama lain. Harus diperbaiki itu," kata Kalla di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Sementara itu, Setara Institute menyoroti masih terjadinya disharmoni atau kondisi tidak rukun dalam keberagamaan di Indonesia sepanjang 2019. Berdasarkan Indeks KUB dari Kemenag, berarti ada selisih sebesar 26 poin yang merupakan bentuk disharmoni. 

Direktur Setara Institute Halili mengatakan ada sejumlah peristiwa intoleran yang terus berlangsung bertahun-tahun, misalnya diskriminasi terhadap jemaat Ahmadiyah, pengungsi Syiah, penutupan gereja, dan lainnya. Setara juga mengamati ada peningkatan praktik persekusi yang dilakukan secara individual. 

"Jadi satu orang tidak setuju pada pilihan-pilihan atau bahkan mungkin kegiatan-kegiatan konkret dari sekelompok orang atau individu. Yang tidak setuju, mereka dengan mudah lakukan persekusi. Kami liat beberapa tahun terakhir ada peningkatan," ucap Halili kepada KBR, Kamis (12/12/2019).

Halili berpendapat basis struktural dan basis sosial harus diperkuat untuk meminimalkan disharmoni. Pemerintah pusat perlu turun tangan mengatasi perda-perda diskriminatif. Selain itu, ruang-ruang pertemuan inklusif di masyarakat perlu diperluas. 

Editor: Ninik Yuniati 

• Presiden Joko Widodo
• Jusuf Kalla
• Kementerian Agama
• Toleransi