'Homeschooling' Rentan Sebarkan Paham Radikal?

"Bukankah problemnya karena pemerintah tidak mengatur dengan jelas?"

BERITA | NASIONAL

Senin, 02 Des 2019 16:13 WIB

Author

Lea Citra, Adi Ahdiat

'Homeschooling' Rentan Sebarkan Paham Radikal?

Ilustrasi. (KBR/Irene)

KBR, Jakarta - Menurut temuan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, homeschooling atau model pendidikan berbasis rumah rentan jadi tempat penyebaran paham radikal.

PPIM meneliti sejumlah praktik homeschooling di kawasan Jadetangsel (Jakarta-Depok-Tangerang Selatan), Bandung, Solo, Surabaya, Makassar, dan Padang.

Dari 53 sampel yang diteliti, PPIM menemukan ada 10 homeschooling yang 'eksklusif' dan rentan terpapar radikalisme.

"Pertama mereka menutup diri terhadap orang dari luar, kemudian ketika ditanya tentang apakah berinteraksi dengan kelompok agama lain, mereka tidak," jelas Koordinator Peneliti PPIM UIN Jakarta Arif Subhan kepada KBR, Senin (2/12/2019).

"Dalam aturan itu ada kewajiban mengajarkan Pancasila, kewarganegaraan, keagamaan dan bahasa Indonesia. Nah, ketika ditanya apakah mengajarkan itu, yang (homeschooling) eksklusif ini menjawab tidak. Kalaupun diajarkan, itu hanya untuk kepentingan ujian penyetaraan. Jadi yang paling rentan (radikalisme) yang eksklusif ini," lanjut Arif.

Arif menegaskan hasil temuan ini tidak bisa dipakai untuk menggeneralisir semua praktik homeschooling di Indonesia. 

Meski begitu, Arif menilai ada sejumlah homeschooling eksklusif yang rentan menyebarkan paham radikal karena tidak ada pengawasan dari pemerintah.


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme