Tak Mau Dialog, TPNPB Tawarkan Perundingan Segitiga dengan Pemerintah

"Kami tidak akan berhenti perang, kami akan justru lebih besar lagi. Revolusi di papua, jika Indonesia tidak mau dialog. Itu kami akan punya persiapan perang terbuka, lebih besar lagi kami bikin."

BERITA | NASIONAL

Selasa, 11 Des 2018 17:28 WIB

Author

Astri Septiani, Winna Wijaya

Tak Mau Dialog, TPNPB Tawarkan Perundingan Segitiga dengan Pemerintah

Prajurit TNI menaiki helikopter di Kabupaten Wamena, Papua, Rabu (5/12/2018). TNI memburu kelompok penembak puluhan pekerja konstruksi di Kabupaten Nduga Papua. (Foto: ANTARA/Iwan Adisaputra)

KBR, Jakarta - Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) menawarkan jalan perundingan dengan Indonesia.

Juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom mengatakan, pihaknya ingin agar Papua Barat berunding dengan Indonesia, dengan syarat melibatkan pihak ketiga yang netral seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai mediator.

"Kami prinsipnya tidak ada dialog. Yang kami tawarkan adalah tingkat tinggi dari semua proses, yaitu perundingan segitiga. Artinya, Indonesia, Papua Barat dan pihak ketiga negara atau barang-barang PBB yang mediasi untuk kita berunding. Dialog kami tidak butuh. Kami butuh perundingan segitiga. Indonesia, Papua Barat dan pihak ketiga yang netral," kata Sebby pada KBR (11/12/2018).

Ia mengatakan, jika Indonesia enggan berunding dengan Papua Barat, pihak TPNPB-OPM tidak akan berhenti untuk berperang. Sebby mengatakan, TPNPB siap untuk perang terbuka dengan Indonesia.

"Kami tidak akan berhenti perang, kami akan justru lebih besar lagi. Revolusi di papua, jika Indonesia tidak mau dialog. Itu kami akan punya persiapan perang terbuka, lebih besar lagi kami bikin," kata Sebby.

Baca juga:

Penembakan Nduga Melanggar HAM


Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut peristiwa penembakan puluhan pekerja proyek transpapua di Kabupaten Nduga melanggar hak asasi manusia. Jusuf Kalla menyebut penembakan itu dilakukan kelompok yang tidak berpihak terhadap NKRI.

Menurutnya, kelompok tersebut selalu memutarbalikkan fakta, serta menyalahkan pemerintah dan militer.

“Apa yang terjadi di Papua minggu lalu tentu kita juga menyadari siapa yang melanggar HAM? Tentu bukan tentara. Tapi sebaliknya. Masyarakat yang anti-pemerintah sangat melanggar hak asasi manusia. Harus kita pahami, karena ada cenderung yang melanggar HAM selalu pemerintah, selalu orang lain,” kata Kalla saat memberi sambutan Peringatan HAM Internasional di Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12/2018).

Jusuf Kalla menganggap selama ini negara selalu menjadi korban atas aksi pembunuhan oleh kelompok tersebut. Aksi mereka, kata JK, tanpa dasar dan ujung-ujungnya merugikan seluruh warga sipil. Meski begitu, pemerintah terus berupaya menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tetapi juga masyarakat melanggar HAM. Membunuh tanpa alasan kepada yang menggarap di Papua itu. Itu pelanggaran hukum yang berat. Aparat, pemerintah, juga dihilangkan hak-haknya, sehingga kita harus menyelesaikan itu,” tambahnya.

Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Tim Teknis Pengungkapan Kasus Novel Dinilai Belum Ungkap Apapun