Selesaikan Dualisme, Pemerintah Bubarkan BP Batam

Enggak usah dianalisis, oh ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan lagi ke Pemda. Pokoknya tujuannya ini menyelesaikan dualisme

BERITA , NASIONAL

Rabu, 12 Des 2018 16:58 WIB

Author

Dian Kurniati

Selesaikan Dualisme, Pemerintah Bubarkan BP Batam

Kantor BP Batam. (Foto: batam.go.id)

KBR, Jakarta - Pemerintah akhirnya membubarkan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), lembaga nonstruktural yang dibentuk pemerintah pusat untuk mengelola investasi di wilayah itu.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution  mengatakan pembubaran BP Batam itu

untuk menyelesaikan dualisme antara badan tersebut dengan Pemerintah Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Presiden dan Wapres memutuskan dualisme itu harus dihilangkan. Itu berarti hanya ada satu, enggak boleh ada dua, baru dualisme hilang," kata Darmin di kantor presiden, Rabu (12/12/2018). 

Darmin membantah pembubaran BP Batam itu sebagai bentuk kompromi.

"Loh, ini untuk menyelesaikan hal yang belum terselesaikan. Enggak usah dianalisis, oh ini pemerintah yang bentuk, sekarang pemerintah menyerahkan lagi ke Pemda. Pokoknya tujuannya ini menyelesaikan dualisme," jawab Darmin.

Menko Perekonomian yakin, layanan penanaman investasi di Batam akan semakin baik, jika dualisme tersebut terselesaikan.

Presiden Jokowi telah memerintahkan untuk menyelesaikan dualisme di Batam sejak Januari lalu.

Saat itu, Presiden Jokowi juga sempat mengemukakan idenya menjadikan Batam sebagai kawasan ekonomi khusus untuk mengatasi dualisme tersebut. Namun, keputusan masih buntu, hingga berbulan-bulan sesudahnya.

Darmin Nasution menambahkan, BP Batam akan segera melimpahkan data, aset, dan urusan legalnya pada Pemerintah Kota Batam.

"Adapun dalam masa transisi tersebut, layanan kepada investor tak akan terganggu, karena Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) tetap efektif," tambahnya.

BP Batam merupakan lembaga transformasi dari Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam atau lebih dikenal dengan sebutan Otorita Batam

BP Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.  

Rencana pembubaran BP Batam sudah muncul sejak 2016 lalu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat itu mengatakan pembentukan BP Batam tumpang tindih dengan kewenangan Pemerintah Kota Batam.

Pemerintah sebelumnya menargetkan Batam tidak hanya menjadi gerbang utama Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), tetapi juga sebagai pusat bisnis terdepan Indonesia.  

Baca juga:

 

Editor: Kurniati 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.