Penataan Tata Ruang, Kemenpar Tak Setuju Relokasi Hotel-Resort di Tanjung Lesung

"Hampir sebagian besar destinasi wisata, itu merupakan private area atau coorporate area, mereka sudah memiliki manajemen pengamanan dan manajemen pengelolaan pantai yang baik."

BERITA , NASIONAL

Kamis, 27 Des 2018 11:03 WIB

Author

Farid Hidayat, Heru Haetami

Penataan Tata Ruang, Kemenpar Tak Setuju Relokasi Hotel-Resort di Tanjung Lesung

Bangunan rumah singgah yang hancur akibat tsunami di Anyer Carita, Banten, Rabu (26/12/2018). (Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja)

KBR, Jakarta - Pengamat tata ruang dari Universitas Trisakti Yayat Supriyatna mendesak Pemerintah Daerah Pandeglang atau Pemerintah Provinsi Banten melakukan penertiban pembangunan di sepanjang ruang publik khususnya tepi pantai, sesuai aturan tata ruang.

Yayat mengatakan ruang pantai merupakan ruang publik yang harus disterilkan dari bangunan sesuai aturan tata ruang.

Ia mengkritik Pemda setempat yang dianggap melakukan pembiaran berdirinya bangunan dan permukiman di wilayah rawan bencana.

“Pembangunan-pembangunan ruang publik di tepi pantai itu harusnya diatur oleh ketentuan tata ruang di tingkat daerah. Yang menjadi masalah sekarang ini, sejauh mana implementasi aturan tata ruang itu,” kata Yayat kepada KBR, Rabu (26/12/2018).

Selain itu, Yayat meminta pemerintah untuk lakukan relokasi dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi warga terdampak.

“Penataan tata ruang sekaligus penataan sosial ekonominya. Kalau tidak, semua orang akan mengatur menurut tata cara sendiri” kata Yayat.

Yayat juga menyebutkan harus ada perencanaan yang perlu diantisipasi yakni perencanaan tata ruang dengan mitigasi bencana yang tinggi.

Baca juga:

Tak Setuju Relokasi Hotel


Kementerian Pariwisata menilai tidak perlu ada relokasi atau pemindahan untuk hotel dan resort yang sudah berdiri di kawasan pantai, khususnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung di Kabupaten Pandeglang, Banten.

Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata Guntur Sakti mengatakan yang perlu diupayakan adalah bagaimana melakukan penilaian di setiap destinasi wisata terutama di kawasan-kawasan hotel dan resort dekat dengan garis pantai, agar memiliki manajemen mitigasi yang baik.

"Menurut saya, yang existing sekarang tidak mungkin dibongkar, tidak mungkin digeser. Barang kali yang kita upayakan adalah bagaimana melakukan assesment di semua destinasi wisata. Terutama kawasan-kawasan hotel dan resort dekat dengan garis pantai. Agar Mereka memiliki manajemen mitigasi yang baik. Harus ada early warning, harus ada petunjuk tentang di mana meeting point, jalur evakuasi dan sebagainya," kata Guntur Sakti, saat dihubungi KBR, Rabu, (26/12/2018).

Guntur mengatakan nantinya perlu dipertimbangkan aspek sustainable tourism (pariwisata berkelanjutan) yang didalamnya harus mengakomodasi perencanaan kemitigasian atau kedaruratan bencana di wilayah kawasan ekonomi khusus di Tanjung Lesung.

"Saya pastikan hampir sebagian besar destinasi wisata, yang kalau saya sebut itu merupakan private area atau coorporate area, mereka sudah memiliki manajemen pengamanan dan manajemen pengelolaan pantai yang relatif cukup baik. Dibanding banyak destinasi pantai kita yang publik area atau public beach," pungkasnya.

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Banten memperkirakan kerugian akibat bencana tsunami di wilayah Anyer dan sekitarnya mencapai Rp10 miliar.
 
Baca juga:


Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.