JK Akui Ketimpangan Ekonomi Indonesia Tinggi

Kelaparan kan anda tidak pernah mendengar lagi. Pendidikan juga dengan anggaran yang baik tentu juga dilaksanakan dengan baik.

BERITA , NASIONAL

Senin, 17 Des 2018 15:07 WIB

Author

May Rahmadi

JK Akui Ketimpangan Ekonomi Indonesia Tinggi

Ilustrasi

KBR, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengakui tingkat ketimpangan ekonomi atau rasio gini di Indonesia masih tinggi, meskipun terjadi penurunan dari 0,41 menjadi 0,38 poin.

"Anda tidak pernah mendengar lagi ada kelaparan. Pendidikan juga dengan anggaran yang baik, tentu juga dilaksanakan dengan baik. Yang belum dicapai itu equality, keadilan. Karena gini ratio, walaupun ada perbaikan, masih cukup tinggi. Jadi dibutuhkan suatu pendapatan masyarakat yang cukup luas," kata JK usai memberi pidato singkat pada Konferensi Sustainable Development Goals (SDGs), di Hotel Fairmont, Jakarta Selatan, Senin (17/12/2018).

JK mengatakan pemerintah terus berupaya mengurangi tingkat ketimpangan sosial tersebut, salah satu dengan menambah pendapatan masyarakat dengan meningkatkan Upah Minimum Regional.

Baca: 2020, Jokowi Janjikan Semua Keluarga Miskin Dapat PKH

Cara lain, pemerintah terus menggenjot produktivitas produksi, sesuai dengan agenda pembangunan berkelanjutan pemerintah.

"Tidak ada zero hunger, kalau ada produksi pangan yang baik. Semuanya bersambung dan banyak dibicarakan," kata Jusuf Kalla.

Baca juga:

Editor: Kurniati


Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.