Indeks Demokrasi, BPS: Tidak ada Daerah yang Buruk

"Menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk menyusun indikator IDI cukup sensitif dan mampu menangkap gambaran tentang perkembangan demokrasi di berbagai provinsi,"

BERITA , NASIONAL

Kamis, 13 Des 2018 10:23 WIB

Author

Resky Novianto

Indeks Demokrasi, BPS: Tidak ada Daerah yang Buruk

Ilustrasi

KBR, Jakarta- Sebanyak empat provinsi di Indonesia mendapat nilai tertinggi dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)  di Indonesia. Provinsi DKI Jakarta menempati urutan pertama.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS RI)  Kecuk Suhariyanto mengatakan nilai IDI di 2017 adalah sebesar 72,11, dengan catatan dari 34 Provinsi di Indonesia terdapat 4 provinsi yang mendapat kategori baik dan tidak ada satupun provinsi yang nilai IDI nya di bawah 60 atau berkategori buruk.

Dia memaparkan bahwa 4 Provinsi dengan nilai IDI berkategori baik itu, setelah Jakarta adalah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kalimantan Utara, dan Bangka Belitung.

"Dengan kata lain tidak ada provinsi yang IDI nya berkategori buruk. Sebaliknya, dari 34 provinsi,  ada 4 Provinsi yang Indeks Demokrasinya berkategori baik nilainya di atas 80," ucap Suhariyanto saat membuka acara peluncuran Buku Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Tahun 2017 dan Pemberian Penghargaan IDI 2017, di Hotel Kawasan Jakarta Pusat, Kamis (13/12/2018).


Suhariyanto melanjutkan, "tentunya kita berharap kedepan provinsi-provinsi lain menyusul bergerak dari sedang menjadi baik."

Suhariyanto menyebut   sejak 2009  angka IDI cenderung fluktuatif, mengalami kenaikan dan penurunan seiring peristiwa politik yang terjadi di berbagai provinsi.

"Hal ini menunjukkan bahwa instrumen yang digunakan untuk menyusun indikator IDI cukup sensitif dan mampu menangkap gambaran tentang perkembangan demokrasi di berbagai provinsi," ujarnya.

Suhariyanto  menerangkan pada 2017, angka Indikasi Demokrasi Indonesia   mencapai angka 72,11 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini meningkat dibandingkan angka IDI 2016 sebesar 70,09.

"Dengan angka ini berarti angka demokrasi di Indonesia masih berada di level sedang. Tetapi bila kita bandingkan dengan angka IDI tahun 2016 ada peningkatan di sana, yang tentunya kabar ini menggembirakan," terang Dia.

BPS mencatat Komponen IDI terdiri dari 3 aspek, 11 variabel, dan 28 indikator. Perubahan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) dari 2016-2017 dipengaruhi tiga aspek demokrasi yakni kebebasan sipil yang naik 2,3 poin (dari 76,45 menjadi 78,75), hak-hak politik yang turun 3,48 poin (dari 70,11 menjadi 66,63), dan lembaga demokrasi yang naik 10,44 poin (dari 62,05 menjadi 72,49).


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.