Coalruption, 'Perselingkuhan' Pejabat dan Bisnis Batu Bara

"Perusahaan batu bara harus berurusan dengan pejabat publik, yang kemudian mendorong 'perselingkuhan' antara perusahaan, birokrat, dan politisi," tutur Tata.

BERITA | NASIONAL

Senin, 17 Des 2018 14:29 WIB

Author

Ryan Suhendra

Coalruption, 'Perselingkuhan' Pejabat dan Bisnis Batu Bara

Ilustrasi kegiatan bongkar muat batu bara. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Sektor batu bara telah menjadi salah satu sumber utama pendanaan politik di Indonesia. Sejumlah lembaga mengeluarkan laporan bertajuk Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara.

Laporan itu dikeluarkan LSM lingkungan Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Auriga dan LSM antikorupsi ICW.

Laporan itu mengungkap bagaimana elite politik menyatukan kepentingan bisnis dan politik di sektor pertambangan batu bara. Salah satu nama aktor politik yang disebut dalam laporan itu adalah Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman di era pemerintahan Joko Widodo. Luhut merupakan pemegang saham PT Toba Sejahtera.

Kepala Kampanye Iklim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya mengatakan, korupsi politik di sektor batu bara terjadi secara sistematis dan dalam bentuk perdagangan pengaruh, political capture, dan regulatory capture.

"Perusahaan batu bara harus berurusan dengan pejabat publik, yang kemudian mendorong 'perselingkuhan' antara perusahaan, birokrat, dan politisi," tutur Tata.

Tata Mustasya menyebut Luhut menggunakan struktur lama oligarki politik dalam menyatukan bisnis dan politik di sektor batu bara. Struktur oligarki politik itu adalah istana kepresidenan, militer, dan partai politik.

Selain itu, Tata juga melihat Luhut menggunakan lanskap baru yaitu desentralisasi dengan kerja sama melalui elite dan penguasa lokal.

"Kita ambil contoh dari PT Toba Sejahtera. Ada banyak perusahaan di bawahnya karena itu merupakan contoh bagaimana... karena Toba Sejahtera ini terkait erat dengan kekuasaan, dia bisa menghindari kewajiban-kewajiban tadi," ujar Tata dalam diskusi Coalruption: Elite Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara di Paradigma Cafe, Menteng, Senin (17/12/2018).

Luhut Binsar Panjaitan

Praktik coalruption, kata Tata, menghancurkan alam dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Banyak hal dirugikan akibat praktik tersebut. Ia pun memberi contoh kerusakan yang terjadi di Kalimantan Timur oleh PT ABN yang merupakan anak usaha dari PT Toba Sejahtera.

Pada awal Desember ini, operasi batubara di sana menyebabkan 41 jiwa harus mengungsi, 17 rumah retak dan hancur, serta membuat jalan utama Desa Sanga-sanga dan Muara Jawa terputus di Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

PT Toba Sejahtera sedikitnya memiliki enam anak usaha yang bergerak di sektor pertambangan, perkebunan, tambang migas, serta properti dan infrastruktur. Di sektor batu bara, PT Toba Sejahtera memiliki PT Toba Bara Sejahtera yang antara lain beroperasi di Kalimantan Timur.

Menteri Luhut Binsar Panjaitan belum bisa dihubungi mengenai laporan ini.  

Pada 2017, PT Toba Sejahtera mengklaim Luhut telah menjual 90 persen saham miliknya di perusahaan itu senilai sekitar Rp1 triliun. Direktur Utama PT Toba Sejahtera, Justarina Naiborhu mengatakan saham Luhut di PT Toba Sejahtera tinggal 9,9 persen.

Prabowo Subianto


Nama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto juga disebut dalam jajaran elite yang berkecimpung di industri batu bara.

Anggota koalisi masyarakat sipil dari Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim menyebut, bisnis tambang batu bara di wilayah itu dikuasai elite politik di ibu kota.

Dinamisator LSM Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Pradarma Rupang menyebut, Prabowo Subianto termasuk yang juga menguasai sejumlah Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kutai Timur dan Berau, dengan mengibarkan bendera usahanya “Nusantara Coal”.

“Ada juga politisi nasional yang saat ini menjadi capres, itu memiliki 6 IUP. Prabowo Subianto di bawah bendera Nusantara Coal, di Kutai Timur dan Berau. Jadi Kaltim ini hanya dijadikan ATM bagi oligarki politik di Jakarta,” kata Pradarma Rupang.

Pradarma Rupang menambahkan, ada banyak dampak negatif dari elite politik yang menguasai bisnis tambang batubara. Terutama, karena terjadi konflik kepentingan yang mengakibatkan kurangnya perhatian serius terhadap kelestarian alam dan lingkungan.

Bahkan, ketika diberitakan ada 32 anak-anak yang meninggal dunia akibat terperosok lubang-lubang bekas tambang, nyaris tak ada penyelesaian yang substansial dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Editor: Agus Luqman
  

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13

Menanti Gebrakan Presiden Jokowi di Periode Ke-2

Kabar Baru Jam 12