Share This

Jaksa KPK: Kuasa Hukum Setnov Tak Paham Kerugian Korupsi e-KTP

Dalam kasus ini, negara merugi Rp 2,3 triliun.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 28 Des 2017 21:13 WIB

Author

Gilang Ramadhan

Jaksa KPK: Kuasa Hukum Setnov Tak Paham Kerugian Korupsi e-KTP

Terdakwa kasus korupsi KTP Elektronik Setya Novanto melambaikan tangan usai menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa terhadap eksepsi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (28/12). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Jaksa Penuntut Umum KPK menilai tim kuasa hukum terdakwa Setya Novanto tak memahami maksud laporan kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi proyek KTP elektronik (e-KTP). Audit yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadi unsur pembuktian kerugian negara dalam perkara tersebut.

Hal itu disampaikan Jaksa KPK, Wawan Yunarwanto saat memberikan tanggapan terhadap eksepsi penasihat hukum Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelumnya kuasa hukum menyebut ada perbedaan jumlah kerugian negara dalam korupsi e-KTP dan BPKP dianggap tak berwenang menyatakan kerugian negara tersebut.

"Hal ini menunjukkan ketidakpahaman penasehat hukum dalam unsur memperkaya, atau menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi, unsur merugikan keuangan negara, serta menunjukkan kegagalan penasehat hukum dalam memahami laporan kerugian negara," kata Wawan di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (28/12/17).

Wawan menjelaskan, auditor BPKP bertugas menghitung kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang kemudian menjadi dasar untuk pembuktian unsur merugikan keuangan negara. BPKP berwenang melakukan audit investigatif terhadap perkara yang terindikasi merugikan keuangan negara. Kewenangan tersebut diatur dalam Perpres 192 Tahun 2014.

Selain itu, tambah Wawan, hasil perhitungan kerugian negara oleh BPKP selama ini telah diterima oleh praktik peradilan tindak pidana korupsi. Sehingga menurut Jaksa, eksepsi kuasa hukum Novanto tersebut harus dikesampingkan.

"Oleh karena itu kami menyarankan penasehat hukum untuk kembali membaca dan memperhatikan secara seksama audit perhitungan kerugian negara yang kami lampirkan dalam berkas perkara," ujar Wawan.

Editor: Dimas Rizky 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.