Share This

Hampir 50 TKI di Hongkong Terlibat Kegiatan ISIS

"Secara umum tidak hanya di Hongkong terdapat kasus-kasus terkait radikalisme atau men-support kelompok ISIS. Ini terjadi juga di Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Malaysia. "

, BERITA , NASIONAL

Selasa, 19 Des 2017 13:29 WIB

Author

Gilang Ramadhan

Hampir 50 TKI di Hongkong Terlibat Kegiatan ISIS

Ilustrasi. (Foto: Stantheman87/Wikimedia Commons/Creative Commons)

KBR, Jakarta - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menemukan hampir 50 orang buruh migran Indonesia terpapar paham radikalisme dan terlibat kegiatan kelompok teroris ISIS di Hongkong. 

Jumlah tersebut tak jauh berbeda dengan laporan dari Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) yang menyebut jumlahnya 45 orang untuk kasus tersebut. IPAC merupakan lembaga nirlaba di bidang kajian konflik, yang didirikan Sidney Jones dan berbasis di Jakarta.

Kasubdit Resolusi dan Konvensi Internasional BNPT, Maulana Syahid mengatakan buruh migran Indonesia menjadi salah satu sasaran rekrutmen kelompok teroris. Menurutnya, fenomena tersebut terjadi tak hanya di Hongkong tapi juga di Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Malaysia.

"Secara umum tidak hanya di Hongkong terdapat kasus-kasus terkait radikalisme atau men-support kelompok ISIS. Ini terjadi juga di Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan Malaysia. Tapi yang paling banyak di Hongkong," kata Maulana dalam diskusi hasil investigasi yang digelar Jaring, KBR dan CNN Indonesia di kawasan Jakarta Pusat, Selasa (19/12/2017).

Maulana mengatakan, buruh migran yang terpapar paham radikalisme dan terlibat kelompok ISIS di Taiwan, Malaysia, Korea Selatan serta Singapura jumlahnya tak banyak. Jumlahnya bervariasi namun tak sampai lebih dari tiga orang.

"Satu dua orang, itu pun hanya simpatisan," ujarnya.

Baca juga:

Sedangkan untuk buruh migran Indonesia yang berada di Arab Saudi, kata Maulana, justru sulit terpapar paham radikalisme. Sebab, buruh migran Indonesia yang berada di Arab Saudi tidak bisa leluasa beraktivitas, termasuk untuk melakukan kegiatan di media sosial.

"Media sosial membuat rekrutmen kelompok teroris lebih cepat," kata Maulana.

Maulana mengatakan, langkah antisipasi penyebaran paham radikalisme terhadap buruh migran Indonesia membutuhkan peran semua pihak. Dimulai dari BNPT, Kementerian Luar Negeri, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) dan para pemangku kepentingan lain.

Maulana menjelaskan, BNPT terus melakukan upaya kontraradikalisme baik melalui online (dalam jaringan) maupun secara langsung. Salah satunya dengan membentuk pusat media damai dengan merekrut anak-anak muda untuk mengisi konten positif di internet.

"Kami merekrut anak-anak muda untuk mengisi ruang-ruang di media massa untuk membanjiri media sosial dengan konten positif," ujarnya.

Selain itu, tambah Maulana, BNPT juga membentuk Forum Komunikasi Pemberantasan Terorisme (FKPT) di berbagai daerah. FKPT juga berada di daerah-daerah asal buruh migran Indonesia.

"Mereka lebih tahu kebutuhan daerahnya masing-masing untuk program kontraradikalisme," tambah Maulana.

Baca juga:

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.