Share This

Alasan MK Tolak Permohonan Uji Materi yang Diajukan Hizbut Tahrir

"Pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,"

BERITA , NASIONAL

Selasa, 12 Des 2017 22:08 WIB

Author

Ninik Yuniati

Alasan MK Tolak Permohonan Uji Materi yang Diajukan Hizbut Tahrir

Ketua Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat (tengah) bersama Hakim MK Anwar Usman (kiri) dan I Dewa Gede Palguna (kanan) membacakan putusan sepuluh perkara PUU, di ruang sidang gedung MK, Jakarta, Selasa (12/12). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu nomor 2 tahun 2017) tentang Organisasi Masyarakat. Majelis Hakim yang diketuai oleh Arief Hidayat memutuskan permohonan para pemohon tidak dapat diterima lantaran telah kehilangan obyek.

Permohonan ditolak lantaran  DPR menyetujui Perppu tersebut menjadi Undang-Undang pada 24 Oktober 2017. Presiden juga telah mengesahkannya menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 pada 22 November 2017.

"Mahkamah berkesimpulan. Satu, Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo. Dua, pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo. Tiga, permohonan pemohon kehilangan obyek. Empat, pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut. Amar putusan, mengadili, menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima," kata Arief Hidayat saat membacakan putusan di MK, Selasa (12/12/2017)

Tujuh pemohon yang mengajukan uji materi antara lain Ismail Yusanto selaku juru bicara HTI, Pusat Persatuan Islam (Persis), Yayasan Sharia Law Alqonuni, Eggi Sudjana & Damai Harry Lubis, Afriady Putra, Tatang Budiman Soelaim dan Zainal Abidin, serta Herdiansyah.

Menanggapi putusan ini, Persis memastikan akan mengajukan uji materi terhadap undang-undang Ormas yang baru yakni UU nomor 16 tahun 2017. Salah satu kuasa hukum Persis, Muhammad Adli Hakim mengatakan substansi gugatan sama dengan permohonan uji materi terhadap Perppu Ormas.

"Insyaallah kami akan lanjut mengajukan dalam waktu cepat. Obyek yang diuji masih yang kemarin," ungkapnya usai sidang.

Editor: Rony Sitanggang
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.