Bagikan:

Serahkan DIPA 2017, Jokowi: Jangan Dikorupsi Satu Rupiah pun

"Kepada kepala desa, kepada bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini juga uang gede, jangan ada yang dikorupsi 1 rupiah pun,"

BERITA | NASIONAL

Rabu, 07 Des 2016 19:20 WIB

Serahkan DIPA 2017, Jokowi:  Jangan Dikorupsi Satu Rupiah pun

Presiden Joko Widodo menjelaskan petunjuk pelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian/Lembaga (K/L) APBN tahun 2017 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (7/12). (Foto: Antara)


KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta APBN 2017 tidak dikorupsi. Dalam APBN tahun depan, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun.

Jokowi mengatakan belanja negara yang mencapai Rp 2000 triliun tersebut merupakan dana yang sangat besar.

"Tadi sudah saya sampaikan bahwa APBN 2017, itu mencapai 2080,5 T yang ada di K/L dan juga ditransfer ke daerah. Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita untuk 2017. Saya kira mekanisme pencegahan itu sudah ada. Ini mengingatkan saja, karena ini duit gede banget," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/12/2016).

Hari ini Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 kepada 87 Kementerian/Lembaga. DIPA yang diserahkan berjumlah 20.646 senilai Rp 763,6 Triliun atau sekitar 36,7 persen dari belanja negara.

Sementara, DIPA transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764,3 triliun atau sekitar 36,8 persen. Jokowi juga meminta kepala daerah tidak melakukan korupsi atas dana tersebut.

"Itu juga gede sekali. Artinya apa? Uang yang beredar, yang di desa, uang yang beredar di daerah semakin banyak. Tapi sekali lagi, saya titip kepada kepala desa, kepada bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini juga uang gede, jangan ada yang dikorupsi 1 rupiah pun," tambah Jokowi.

Kementerian Keuangan dalam rilisnya menyebutkan belanja K/L difokuskan untuk mendanai program prioritas terutama infrastruktur dan konektifitas, peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH), serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. Anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 5 persen termasuk dalam program prioritas.


Editor: Rony Sitanggang

Kirim pesan ke kami

Whatsapp
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Menyongsong Terbitnya Rupiah Digital

Episode 4: Relasi Kuasa: Akar Kekerasan & Pengaturannya Dalam UU TPKS

Kabar Baru Jam 7

Kabar Baru Jam 8

Mendorong Vaksinasi Booster untuk Antisipasi Kenaikan Kasus Covid-19 di Akhir Tahun

Most Popular / Trending