Serahkan DIPA 2017, Jokowi: Jangan Dikorupsi Satu Rupiah pun

""Kepada kepala desa, kepada bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini juga uang gede, jangan ada yang dikorupsi 1 rupiah pun,""

KBR, Jakarta- Presiden Joko Widodo meminta APBN 2017 tidak dikorupsi. Dalam APBN tahun depan, pendapatan negara ditetapkan sekitar Rp 1.750 triliun dan belanja negara sekitar Rp 2.080 triliun.

Jokowi mengatakan belanja negara yang mencapai Rp 2000 triliun tersebut merupakan dana yang sangat besar.

"Tadi sudah saya sampaikan bahwa APBN 2017, itu mencapai 2080,5 T yang ada di K/L dan juga ditransfer ke daerah. Pesan saya, jangan ada yang dikorupsi satu rupiah pun dari APBN kita untuk 2017. Saya kira mekanisme pencegahan itu sudah ada. Ini mengingatkan saja, karena ini duit gede banget," kata Jokowi di Istana Negara, Rabu (7/12/2016).

Hari ini Presiden Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2017 kepada 87 Kementerian/Lembaga. DIPA yang diserahkan berjumlah 20.646 senilai Rp 763,6 Triliun atau sekitar 36,7 persen dari belanja negara.

Sementara, DIPA transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp 764,3 triliun atau sekitar 36,8 persen. Jokowi juga meminta kepala daerah tidak melakukan korupsi atas dana tersebut.

"Itu juga gede sekali. Artinya apa? Uang yang beredar, yang di desa, uang yang beredar di daerah semakin banyak. Tapi sekali lagi, saya titip kepada kepala desa, kepada bupati, walikota dan gubernur, sekali lagi uang ini juga uang gede, jangan ada yang dikorupsi 1 rupiah pun," tambah Jokowi.

Kementerian Keuangan dalam rilisnya menyebutkan belanja K/L difokuskan untuk mendanai program prioritas terutama infrastruktur dan konektifitas, peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial (KIP, KIS dan PKH), serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. Anggaran pendidikan 20 persen dan anggaran kesehatan 5 persen termasuk dalam program prioritas.

Editor: Rony Sitanggang

• DIPA 2017
• APBN 2017
• presiden joko widodo