JK: Pemerintah Tidak Akan Minta Maaf Atas Pelanggaran HAM Masa Lalu
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan pemerintah tidak minta maaf atas kasus-kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Rabu, 10 Des 2014 16:00 WIB
JK, pelanggaran HAM, minta maaf, pemerintah
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Pelanggaran Anggota Polisi Meningkat karena Sanksi Tak Beri Efek Jera
Penegakan disiplin dan konsistensi sanksi menjadi salah satu kunci mencegah berulangnya kembali pelanggaran anggota. Jika pemberian sanksi malah diikuti promosi jabatan, itu tidak akan membuat jera.BMKG Waspada Bibit Siklon Tropis 94W Dekat Papua
"Kami mohon tidak menganggap sepele adanya bibit siklon ini."Mabes Polri Cari Formula untuk Cegah Pelanggaran Anggota
"Yang tidak kalah penting adalah bisa ke depan menciptakan formula yang tepat untuk mencegah dan melakukan mitigasi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri."Kasus Pelanggaran Etik dan Disiplin Polisi Meningkat Kadiv Propam Polri Minta Maaf
Fredi berjanji untuk mengkaji lebih lanjut penyebab tingginya pelanggaran yang dilakukan anggotanya selama ini.Solo Terbitkan Aturan Ibadah Puasa Ramadhan
Kebijakan ini termasuk pelarangan penyelenggaraan buka bersama maupun sahur on the roadRatusan Aset Daerah di Balikpapan Tak Bersertifikat
Ini diketahui dari hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) beberapa waktu laluDPR Minta Perusahaan Bayar THR H-7 Idulfitri
Pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19Kapolda Papua Evakuasi Warga di Beoga Tidak Mudah
Kapolda Papua mengakui proses evakuasi warga tidak mudah.Daging Meugang Naik Puluhan Ribu Rupiah per Kilogram
Stok daging sapi menipis.INDEF Masyarakat Didorong Beli Mobil Baru tapi Dilarang Mudik
Pemerintah harus memikirkan kompensasi terhadap kerugian ekonomi yang ditimbulkan dari pelarangan mudik.Kontroversi Satgas Penagih Utang BLBI Dari Politis Hingga Pemborosan
Saat ini ada lembaga penegak hukum lain yang sebetulnya bisa mengusut perkara BLBI. Tak hanya itu, pembentukan Satgas justru akan berkonsekuensi pada pengeluaran keuangan negara yang tak perlu.KPK Siap Bantu Satgas Pemburu Aset BLBI
"Apapun sepanjang memang kepentingan negara, KPK tentu akan dukung."Gempa Malang Pengungsi Butuh Bantuan Makanan
"Sampai sekarang tak ada makanan. Di rumah tak ada air, tak bisa masak. Takut."Menag Salat Tarawih Harus Dilakukan dengan Pembatasan
Menag meminta daerah zona merah dan oranye untuk beribadah di rumah masing-masingPemerintah Tetapkan 13 April Awal Ramadan 1442 H
Hilal awal Ramadan sudah tampak di sejumlah daerahSubsidi Ongkir Belanja Online INDEF Pemerintah Perlu Lebih Aktif Dorong UMKM Go Digital
"Sehingga ketika ada hari belanja online nasional atau Harbolnas, atau momentum subsidi ongkos kirim belanja online, yang menikmati juga para UMKM lokal."Kementan Pastikan Ketersediaan Pangan Nasional Cukup Hingga Lebaran
Hanya untuk daging sapi dan kerbau mengalami defisit sebanyak 1.526 tonKilang Minyak Balikpapan Siap Serap 18 ribu Tenaga Kerja
Rizal juga mengingatkan Pertamina untuk menepati janjinya dengan memberi ruang khusus bagi warga asli Balikpapan bekerjaRumah Inspirasi Memupuk Toleransi dan Melawan Diskriminasi sejak Dini
Anak-anak diajarkan merayakan perbedaan dan keberagamanPerusahaan Tak Bayar THR Sanksi Menanti
Pembayaran THR yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 7
Ramadan dan Idul Fitri Jadi Momentum Dorong Konsumsi Masyarakat
Kabar Baru Jam 8
THR 2021 dan Ketentuan Pembayarannya
Kabar Baru Jam 10
