"Server" E-KTP di Luar Negeri, Pakar: "Sayang Kalau Uangnya Harus Keluar"

Karena kita sebenarnya sudah mampu menyediakan ruang server.

BERITA

Senin, 01 Des 2014 16:38 WIB

Author

Vitri Angreni

e-ktp, server, Mendagri

KBR - Pengamat Tehnologi dan Informasi (IT), Rusmanto, mendukung langkah pemerintah yang menghentikan sementara pembuatan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau e-KTP hingga batas waktu yang tidak bisa ditentukan.

Menurutnya bila benar dugaan server yang digunakan sebagai basis data e-KTP milik negara lain maka itu akan mendatangkan masalah. Selain masalah keamanan dan keutuhan data, juga ada masalah devisa. Simak penjelasan Rusmanto soal ini dalam Program Sarapan Pagi KBR (17/11) berikut. 

Soal server milik asing tapi datanya punya kita. Bisa seperti itu?

“Sebenarnya dari sisi keamanan itu jelas tidak baik ya. Karena fisik ada di luar kekuasaan kita dan kenyamanan itu menyangkut fisik, kemudian orang, jaringan, dan lain-lain. Secara fisik itu sudah tidak aman kalau betul bahwa server atau komputer yang menyimpan data software tentang e-KTP itu ada di luar negeri.”

Potensi bahayanya seperti apa jika ditempatkan di negara lain?

“Karena kalau kita bicara keamanan itu menyangkut banyak hal. Beberapa diantaranya itu kerahasiaan, jadi ada data privasi setiap orang yang seharusnya tidak boleh diakses oleh yang tidak berhak. Kedua menyangkut integritas atau keutuhan data, kalau kita bicara keamanan bukan hanya rahasia tapi kita pastikan datanya utuh tidak ada yang diubah, dan lain-lain. Ketiga ketersediaan, bahwa data harus selalu dapat diakses.”

“Misalkan jaringan keluar putus itu sumber masalah, kalau tiba-tiba kita diembargo oleh negara tersebut kita tidak bisa mengakses data. Terus yang lain lagi juga kontrol kita berkurang. Terus penting juga kalau kita bicara soal IT audit ya, kita akan kesulitan kalau harus mengaudit sistem itu secara penuh karena sebagian berada di wilayah asing.”

Itu tidak ada backup atau apa yang mungkin sebelum itu bisa kita lakukan?

“Ya harus. Jadi kalau kita bicara infrastruktur seperti server penyimpan data yang penting dan besar menyangkut negara itu pasti ada backup bahkan sistemnya kalau ada musibah kebakaran atau gempa itu juga ada recovery system yang sudah disiapkan.”

“Saya yakin teman-teman yang memiliki jasa di bidang infrastruktur jaringan internet, server penyimpanan data backup itu sudah ada di Indonesia saya tahu di beberapa kota misalkan Jakarta, Surabaya, Batam. Jadi kalau salah satu kena gempa itu bisa terselamatkan, itu di dalam wilayah kita ya.”

Ada dua pejabat di Kemendagri yang bilang server-nya di Belanda, satunya lagi bilang ini di Indonesia. Kita mengeceknya kalau ini benar di Indonesia bagaimana?

“Kalau kita bisa mendapatkan alamat server itu bisa kita cek dari luar. Meskipun tentu saja ada kemungkinan disembunyikan, kita tidak bisa mengakses atau mengecek. Tapi ada peluang untuk bisa dilihat misalkan alamatnya apa jaringan itu dimana, dari alamat IP-nya kita bisa tahu posisinya.”

“Satu lagi, bahwa data di luar itu terkait dengan devisa. Karena kita sebenarnya sudah mampu menyediakan ruang server, penyewaan maupun yang dimiliki pemerintah saya yakin ada kita bisa menyimpan di luar. Kenapa di luar berarti kan ada devisa yang keluar karena harus menyewa di luar, kecuali kalau gratis tapi kemungkinan itu kecil pasti ada biaya dan sebagainya. Selain keamanan juga soal biaya, sayang sekali kalau uang harus keluar.”

Katakanlah benar server di negara lain, bagaimana kemudian kita melanjutkan proyek e-KTP ini?

“Langkah pertama harus segera diambil secar fisik dan software. Jadi pastikan bahwa yang di sana segera diamankan tidak diakses pihak lain. Karena kalau fisik itu nomor satu, secara fisik harus diamankan secepatnya. Kalau secara jaringan saya yakin sudah diamankan tidak sembarangan orang mengakses dari internet. Setelah yakin diselamatkan ke Indonesia baru dilanjutkan.”

Perusahaan penitipan data ini tidak menganut open system. Apakah bisa menjamin kerahasiaan data penduduk?

“Kalau kita bicara keamanan kita bicara soal audit salah satunya. Untuk bisa diaudit secara menyeluruh 100 persen harus open baik itu sistemnya dalam pengertian sistem operasinya, software program yang dipakai untuk menyimpan data itu, kemudian aplikasi program yang bisa membuat data itu bisa diakses.”

“Itu semua seharusnya open, artinya terbuka untuk diaudit, sumber program itu harus tersedia dan itu ada aturan dalam Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2012 di Pasal 8 ayat 1 jelas bahwa software yang dipakai untuk pemerintahan harus tersedia kode programnya bisa kita audit secara mendalam. Kalau tidak open itu kelemahan kedua dan melanggara UU ITE.”      

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Rangkuman Berita Sepekan KBR

Saga Akhir Pekan KBR

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18