BBM Subsidi Dicabut, Jokowi-Ahok Membebani Rakyat

"KBR68H, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara mengenai supsidi BBM untuk warga Jakarta."

KBR68H, Jakarta - Wakil Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama angkat bicara mengenai supsidi BBM untuk warga Jakarta. Menurutnya dana subsidi bisa dialihkan ke sektor lainnya, seperti infastruktur. Ahok juga mengucapkan tidak takut jika usulannya ditentang pengusaha, karena sebetulnya penghapusan ini tidak merugikan pengusaha sedikit pun.

Setujukah DPRD DKI dengan wacana JOkowi-Ahok untuk mencabut BBM subsidi dari ibukota? Simak perbincangan penyiar KBR68H Rumondang Nainggolan dan Sutami dengan Ashraf Ali, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta dalam program Sarapan Pagi.

Anda sudah mendengar wacana penghapusan subsidi BBM di Jakarta? DPRD sepakat dengan ini?

Saya pribadi sudah mendengar berkaitan dengan wacana itu baca di koran itu disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tapi sampai hari ini memang DPRD belum menanggapi, karena memang pemerintah DKI Jakarta belum melakukan semacam informasi yang resmi ke  DPRD. Mungkin nanti setelah wacana ini barangkali makin hari makin berkembang perlu juga DPRD untuk bisa memanggil eksekutif meminta penjelasan berkaitan dengan masalah ini.

Tapi buat anda pribadi perlu tidak dicabut subsidi BBM kalau untuk Jakarta? 

Soal sudsidi itu sejak zaman dulu atau yang kita kenal kebijakan pemerintah itu selalu memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang memang tidak mampu. Untuk di golongan mana subsidi itu bisa dilakukan bukan hanya BBM saja, di zaman Pak Harto misalnya subsidi tentang pertanian, termasuk BBM terus diberikan kebijakan itu. Sekarang kalau mau dicabut secara keseluruhannya ini tidak ada kelas lagi, artinya bagi orang yang tidak memiliki kemampuan pun harus menanggung beban itu. Sebaiknya memang kewajiban pemerintah itu memberikan dukungan, membantu rakyatnya dari uang rakyat yang dikumpulkan itu harusnya ada subsidi silang mana yang rakyat memiliki kemampuan dia mensubsidi yang tidak mampu. Pemerintah fungsinya mengatur, kalau pemerintah inginnya semua sama rata itu artinya kepercayaan rakyat kepada pemimpin yang telah dipilihnya itu sejauh mana itu bisa dipertanyakan. Pemimpin seperti gubernur, wakil gubernur, presiden dan wakil presiden, walikota dan bupati itu dipilih oleh rakyat bukan serta merta dia datang sendiri terus menduduki jabatan itu. Ketika dipilih ada janji memudahkan, membantu, sekarang rakyat mempertanyakan ketika dia memilih pemimpinnya dimana letak kebijakannya membantu rakyatnya sebagai pemerintah.
 
Artinya anda tidak setuju pencabutan tapi pembatasan ya?

Iya sekarang sudah dilakukan pembatasan. Artinya yang memiliki kemampuan, kendaraan mewah, bahkan bukan subsidi lagi tapi diharapkan menggunakan tidak premium. Sekarang kalau ditambah lagi dicabut kasihan rakyat yang di Jakarta ini, kemarin kita rapat dengan Dinas Kesehatan itu menyampaikan di Jakarta ini rakyat yang miskin itu 3,2 juta orang. Indikatornya mereka yang berobat ke puskesmas, kalau sampai benar indikator ini berarti Jakarta pada posisi ini 30 persen lebih rakyat Jakarta memang tidak mampu. Kalau terus diterapkan kebijakan seperti ini bagaimana kebijakan seorang pemimpin yang janjinya melindungi rakyat, membantu rakyat lalu sekarang membebani rakyat. Perlu kita sharing bagaimana memudahkan rakyat, bagaimana yang bisa memberikan rakyat tidak pada posisi yang sulit.

Meskipun disebutkan bahwa pencabutan ini untuk mengurangi kemacetan di Jakarta?

Solusi kemacetan tidak hanya itu. Kita pernah DPRD mengundang pakar dalam membuat peraturan daerah kita mengundang pakar transportasi yang lulusan Amerika, Jerman, termasuk pakar mengatasi banjir. Rekomendasi pada saat rapat di Cipayung itu mengatakan bahwa Jakarta sulit bebas dari macet, Jakarta sulit bebas dari banjir karena memang letak geografisnya. Lalu kenapa sulit bebas dari macet, bayangkan kalau kebijakan pemerintah tidak berubah satu hari itu 100 mobil baru ada di Jakarta, seribu motor baru turun ke jalan. Bagaimana penambahan jalan tidak secepat daripada penambahan kendaraannya lalu bisa dikategorikan dengan cara seperti itu akan berhenti juga. Yang penting sekarang jangan lakukan hal seperti itu, kembalikan saja dulu bahwa angkutan atau moda transportasi di Jakarta ini dimodernisasi. Kita lihat sekarang kendaraan-kendaraan angkutan menengah, kemarin saya coba naik bus dari Slipi sampai ke Tangerang saya sudah seperti tempe goreng.  

• penghapusan
• bbm subsidi
• jokowi
• ahok