Pengganti Menteri KKP, Pengamat: Jokowi Akan Hindari Perang Dingin dengan Prabowo

"Pak Jokowi butuh back up politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa demo."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 27 Nov 2020 02:05 WIB

Author

Heru Haetami

Pengganti Menteri KKP, Pengamat: Jokowi Akan Hindari Perang Dingin dengan Prabowo

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan wakilnya Edhy Prabowo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (21/10/2019). (Foto: ANTARA/Wahyu Putro)

KBR, Jakarta - Pengamat politik Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin memperkirakan kecil kemungkinan pengganti Edhy Prabowo sebagai menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berasal dari luar partai atau dari kalangan profesional.

Menurut Ujang, komitmen politik Presiden Joko Widodo akan cenderung pada pemilihan orang dari latar belakang partai politik.

"Pak Jokowi butuh backup politik dari partai politik. Di saat hari ini banyak oposisi jalanan, banyak oposisi dari ormas, banyak masyarakat yang tidak puas atas kinerjanya, banyak mahasiswa yang demo, banyak buruh demo. Apalagi hari ini juga ada Habib Rizieq dan pendukung-pendukungnya, maka pemerintahan juga butuh solid dengan partai politik. Karena itu, suka tidak suka, mau tidak mau, Jokowi kemungkinan masih akan mensolidkan partai politik itu dengan memberikan jabatan-jabatan," kata Ujang saat dihubungi KBR, Kamis (26/11/2020).

Ujang Komarudin memprediksi jabatan menteri di Kementerian Kelautan dan Perikanan kembali akan diduduki kader Partai Gerindra, partai yang sama dengan Edhy Prabowo.

Jika tidak, menurut Ujang, akan terjadi perang dingin antara Jokowi dengan Prabowo Subianto. Hal ini bisa membuat hubungan keduanya menjadi tidak baik lantaran Prabowo merasa dirugikan.

Belum dibahas

Partai Gerindra mengaku belum membicarakan lebih jauh terkait pengganti Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo yang mengundurkan diri lantaran terjerat kasus korupsi izin ekspor benih lobster.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan terkait pengganti Edhy, partainya tidak akan mencampuri dan menyerahkan pada presiden.

"Itu adalah hak prerogatif presiden dan kita belum bicara atau mendapatkan kabar lebih lanjut mengenai itu. Kami dari Partai Gerindra tidak mencampuri dan kita tunggu saja bagaimana kebijakan dari Pak Presiden," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Kamis (26/10/2020).

Sufmi Dasco Ahmad menambahkan pengurus partai belum mendapat arahan resmi dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengenai kasus Edhy.

Dasco mengatakan partainya menerima keputusan hukum atas kasus yang menjerat kadernya itu.

"Gerindra menghormati proses hukum yang ada dan kami akan mengikuti proses hukum tersebut dengan sesuai aturan yang berlaku. Dan Pak Prabowo serta Partai Gerindra tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," katanya.

Usai diperiksa selama 24 jam Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Edhy Prabowo ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi Perizinan Tambak, Usaha Dan Atau Pengelolaan Perikanan Atau Komoditas Perairan Sejenis Lainnya Tahun 2020.

Wakil Ketua KPK Nawawi Pomolango menyebut, Edhy Prabowo bersama istri yang juga anggota DPR Komisi perhubungan, Iis Rosita Dewi dan staf khususnya Andreu Pribadi Misata diduga menerima suap sebesar Rp3,4 Milyar.

"KPK menetapkan 7 orang tersangka. Sebagai penerima EP, SAF, APM, SWD, AF, AM. Sebagai Pemberi SJT," ucap Nawawi di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Jakarta Selatan, Rabu, (26/11/2020) tengah malam.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 7

Pesan untuk Kapolri Baru terkait Catatan Pelanggaran HAM

Sudah Negatif Covid, Perlu Swab Ulang?

Kabar Baru Jam 8

Strategi Pengusaha Hotel dan Resto Merespons PPKM