Terima SK Komisaris Utama, Ahok Siapkan Wadah Pengaduan

"Karena tidak mungkin kita bisa mengawasi tanpa informasi. Ya istilahnya kalau di Jakarta kita ada Qlue lah."

BERITA | NASIONAL

Senin, 25 Nov 2019 14:47 WIB

Author

Valda Kustarini

Terima SK Komisaris Utama, Ahok Siapkan Wadah Pengaduan

Basuki Tjahaja Purnama berjabat tangan dengan Wamen BUMN Kartiko Wiryoatmojo saat penyerahan SK di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11). (Antara)

KBR, Jakarta-  Komisaris Utama baru PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berencana membuatkan wadah pengaduan masyarakat. Wadah ini nantinya yang bisa diakses secara daring seperti pengaduan masyarakat yang dimiliki DKI Jakarta yakni Qlue.

Ahok mengatakan perannya di PT Pertamina membantu mengawasi jalannya perusahaan plat merah tersebut.

"Kita harapkan semakin banyak nomor pengaduan, semakin banyak melapor itu akan menolong kami melakukan pengawasan lebih baik. Karena tidak mungkin kita bisa mengawasi tanpa informasi. Ya istilahnya kalau di Jakarta kita ada Qlue lah. Ada Qlue kita bisa awasin. Tujuan saya membantu Ibu Mieke dan teman-temannya berhasil jadi Dirut Pertamina dalam sejarah kita gitu loh," kata Basuki Tjahaja Purnama di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (25/11/2019).

Selanjutnya, saat disinggung soal mafia migas Ahok mengatakan tidak tahu soal mafia migas di Pertamina. Kata dia, pemberantasan mafia migas di Pertamina merupakan kewenangan dari direksi Pertamina. Menurutnya, yang berhak menjawab rencana soal pemberantasan mafia di tubuh Pertamina adalah direksi.

"Saya tidak tahu maksud mafia migas tuh apa ya. Saya kan bukan godfather," ujarnya.

Hari ini (25/11/2019) bekas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan jadi komisaris utama PT Pertamina (Persero) dari Kementerian BUMN. Meski menuai polemik, pemilihan Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina agar masyarakat bisa mengadukan keluhan terkait kinerja Pertamina. Sehingga nantinya pengaduan tersebut bisa ditindaklanjuti oleh manajemen.


Di tempat berbeda,  Istana Kepresidenan memberikan sinyal eks-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok bisa diangkat menjadi Direktur Utama PT Pertamina (Persero), setelah diangkat menjadi komisaris utama perusahaan tersebut, hari ini. Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Presiden Joko Widodo menugas Ahok menyelesaikan persoalan defisit neraca transaksi berjalan. Kata Pramono, istana akan terus memantau perkembangan kinerja Ahok sebagai komisaris utama Pertamina.

"Proses rekrutmen seseorang menjadi direksi di BUMN melalui tim penilai akhir. Dalam proses itu, prosesnya panjang, kita lihat berbagai faktor. Nah kenapa kemudian diputuskan Pak Ahok diputuskan menjadi komisaris utama di Pertamina, karena memang kita menyadari bahwa persoalan bangsa ini salah satunya mengenai current account deficit. (Kenapa bukan direktur utama?) Ya hari ini yang sudah diputuskan menjadi komisaris utama. Nanti kita liat perkembangannya," kata Pramono di kantornya, Senin (25/11/2019).

Pramono mengatakan, Ahok dengan jabatan komisaris utama ditugasi memperbaiki tata kelola Pertamina, termasuk menekan impor  yang membebani defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan. Menurut Pramono, Jokowi ingin Ahok mendorong Pertamina mengurangi ketergantungan impor minyak dengan memperbesar bauran minyak kelapa sawit, lewat program B20, B30, hingga B50.

Menurut Pramono, Jokowi sangat berharap Ahok mampu memperbaiki kinerja internal Pertamina. Apalagi, Menteri BUMN Erick Thohir menilai Ahok sebagai sosok pendobrak yang mampu memperbaiki kinerja perusahaan tersebut.  

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Bekas Napi Koruptor Harus Jeda Lima Tahun Sebelum Maju di Pilkada