Survei LSI : Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi

"Belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang lebih buruk"

BERITA | NASIONAL

Senin, 04 Nov 2019 09:47 WIB

Author

Heru Haetami

Survei LSI :   Intoleransi di Era Jokowi Masih Tinggi

Sekelompok orang memasang baliho dengan tanda tangan penolakan pembangunan Pura di desa Sukahurip, Kabupaten Bekasi, Jabar, Minggu (05/05/19). (Sumber: Medsos)

KBR,Jakarta-  Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI) Djayadi Hanan mengatakan, ada sejumlah tantangan bagi pemerintahan Joko Widodo di periode kedua. Kata dia,  persoalan  pertama terkait dengan demokrasi atau kepuasan terhadap demokrasi. Sedangkan  yang kedua terkait dengan masalah intoleransi dan ketiga terkait dengan masalah kebebasan sipil.

Survei LSI November 2019 menunjukkan   ada sejumlah masalah atau gejala menurunnya kebebasan sipil pada awal periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi.

"Tiga masalah ini ada kecenderungan mengalami penurunan atau stagnan. Saya kira itu yang harus diperbaiki pemerintahan Pak Jokowi pada periode kedua," kata Djayadi Hanan di Jakarta, Minggu (3/11/2019).

Selain itu Djayadi menyebut pada awal periode kepemimpinan kedua Jokowi juga ada gejala meningkatnya intoleransi di masyarakat.

Temuan survei menunjukkan, warga muslim yang intoleran keberatan terhadap non-muslim dalam membangun rumah ibadah sebesar 53 persen. Djayadi menyebut, hanya ada 36,8 persen yang mengaku tidak keberatan. Djayadi mengatakan permasalahan intoleransi ini belum mendapat perhatian dari pemerintah.

"Secara umum belum ada perbaikan dalam indikator intoleransi beragama dan berpolitik. Dibandingkan tahun 2018, tahun 2019 cenderung stagnan. Dan jika dibandingkan 2017 dan 2016 tampak situasi yang lebih buruk, khususnya dalam kehidupan berpolitik," kata Djayadi.

Komitmen Jokowi

Presiden Joko Widodo pada September lalu mengundang puluhan tokoh agama, ahli hukum, budayawan, hingga ekspemimpin KPK, untuk membahas berbagai masalah. Di antaranya  seperti Undang-undang KPK, wacana revisi empat undang-undang, kebakaran hutan dan lahan, hingga konflik di Papua. Jokowi ingin meminta masukan para tokoh untuk menyikapi isu-isu tersebut.

Jokowi pun meminta para tokoh tak meragukan komitmennya dalam menegakkan demokrasi di Indonesia.

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen saya kepada kehidupan demokrasi di Indonesia, bahwa kebebasan pers, kebebasan menyampaikan pendapat, adalah hal dalam demokrasi yang harus terus kita jaga dan pertahankan. Jangan sampai Bapak-Ibu sekalian ada yang meragukan komitmen saya mengenai ini," kata Jokowi di Istana Merdeka, Kamis (26/09/2019).

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi juga akan menyampaikan beberapa hal dari sudut pandang pemerintah, meliputi isu kebakaran hutan, Papua, UU KPK, dan RUU KUHP. Mereka juga akan membicarakan gerakan demonstrasi mahasiswa di berbagai daerah yang mengawal isu-isu tersebut.

Beberapa tokoh yang hadir dalam pertemuan tersebut di antaranya eks pimpinan KPK Erry Riana Hadjapamekas, cendikiawan muslim Quraish Shihab, rohaniawan Franz Magnis Suseno, dan ekonom Emil Salim.  


Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

KPK Serukan Penerapan Sertifikasi Sistem Manajemen Antisuap

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14

Kabar Baru Jam 13