KBR, Jakarta- Pimpinan Pengurus Pusat Muhammadiyah merespon negatif imbauan yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur, agar pejabat tidak memakai salam pembuka semua agama saat sambutan resmi.
Pengurus Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhamadiyah, Muhammad Abdullah Darraz mengatakan imbauan MUI Jawa Timur itu merupakan opini yang sangat sempit.
Imbauan tersebut juga dianggap mengekang kebhinekaan dan keberagaman yang sudah dirawat para tokoh pendahulu.
"Itu opini yang sangat sempit, pandangan yang sangat sempit, yang mengkerangkeng ucapan salam pembuka itu sebagai doa dalam perspektif Islam. Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman," ujar Muhammad Abdullah Darraz kepada KBR, Minggu (10/11/2019).
Abdullah menyebut, seharusnya MUI melakukan persatuan kepada umat beragama, karena untuk saat ini Indonesia membutuhkan persatuan kembali setelah perpecahan pada pemilu serentak lalu.
Abdullah juga menegaskan, seharunya ucapan salam itu merupakan doa kebaikan untuk semua agama. Selain itu mengucapkan salam juga tidak lantas mengubah keimanan seseorang.
"MUI terutama yang di Jawa Timur, sadar dirilah bahwa apa yang disampaikan itu bisa berpengaruh bagi suasana kerukunan umat beragama yang ada di Indonesia. Padahal kalau kita ikuti acara-acara Kementerian Agama itu biasa. Mengucapkan salam semua agama itu biasa," tambah Abdullah Darraz.
Sebelumnya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur mengeluarkan imbauan kepada para pejabat tak memakai salam pembuka semua agama saat memberikan sambutan.
Imbauan tersebut terlampir dalam surat bernomor 110/MUI/JTM/2019 yang ditanda tangan oleh Ketua MUI Jawa Timur KH. Abdusshomad Buchori. Imbauan tersebut merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) MUI di Nusa Tenggara Barat, 11-13 Oktober 2019 lalu.
Dalam surat itu, MUI Jawa Timur menyatakan pengucapan salam semua agama merupakan sesuatu yang bidah, mengandung nilai syuhbat, dan patut dihindari oleh umat Islam.
Surat itu juga mendapat respon dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Dalam rilis yang dikeluarkan PBNU, Sekjen PBNU Helmy Faishal Zaini mengatakan beraneka ragam ucapan salam yang sering disampaikan para pemimpin atau tokoh masyarakat adalah bentuk budaya yang dapat memperkuat persaudaraan kebangsaan.
"Assalaamualaikum, Salhom, Om swastiastu, Namo budhaya dan lain sebagainya dalam pandangan saya sudah menjadi budaya untuk memperkuat ukhuwah wathoniyyah (persaudaraan kebangsaan). Sebagai salam kebangsaan yang tentu semua para tokoh atau pemimpin bermaksud untuk mempersatukan, sepanjang yang saya lihat dari berbagai forum tidak ada satu pun yang berniat menistakan, melecehkan, atau menodai," kata Sekjen Helmy dalam rilis, Senin (11/11/2019).
Helmy Faishal tidak mempersoalkan bagi kalangan yang menganggap salam semua agama itu sebagai pelanggaran syariat dalam beragama. Namun, Helmy Faishal berharap pendapat itu dihargai dan tidak saling diperdebatkan.
Editor: Agus Luqman
Polemik Salam Semua Agama, Pengurus Muhammadiyah: MUI Jawa Timur Beropini Sempit
"Padahal sebetulnya kita berdoa bukan untuk diri kita, keluarga kita, umat kita, tetapi juga bangsa dan negara. Kalau bicara bangsa ya Indonesia itu penuh dengan keragaman,"
Ilustrasi. (Foto: Matthew Fearnley/Creative Commons)
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Penceramah Jafar Shodiq Jadi Tersangka Penghina Wakil Presiden
"Kenapa tersangka? Karena sudah ada barang bukti yang cukup untuk jadi tersangka yaitu ada laporan polisi, ada keterangan saksi, ada bukti seperti video tersebut."Para Dirut Garuda yang Tersandung Hukum
Ari Ashkara bukan satu-satunya Dirut Garuda yang diduga melanggar hukum.Produknya Dibajak, Harley-Davidson Mengadu ke Menteri Yasonna
“Kami masih banyak menemukan produk tiruan kami (Harley-Davidson) seperti baju, sarung tangan, suvenir yang bebas diperjualbelikan di Indonesia.”Jokowi Targetkan Indonesia Setop Impor Petrokimia dalam Empat Tahun
"Feeling saya, empat atau lima tahun lagi kita sudah tiga mengimpor bahan-bahan petrokimia. Justru bisa kita ekspor."Cek Layanan BPJS di RSUD Cilegon, Jokowi Janji Selesaikan Defisit
"Sudah empat tahun ini belum ketemu jawabannya. Tapi sekarang Menkes sudah menyampaikan di ratas kemaren, tahun depan jurusnya sudah ketemu," Pangkas Batu Bara, Indonesia-Denmark Bakal Garap Energi Bersih di 4 Provinsi
"Provinsi ini masih didominasi oleh penggunaan batu bara, namun 'combined cycles' dapat dijadikan alternatif energi yang murah untuk menggantikan batu bara."ICJR Ingatkan 'Janji' Pemerintah Revisi UU ITE
"Saya dan nanti dengan Menkominfo akan duduk bersama untuk melihat, ya untuk revisi UU ITE tentunya pasti," kata Menkumham Yasonna Agustus 2019 lalu.RUU KKR, Ini Alasan Pemerintah Hapus Pasal Amnesti
"Tidak ada rehabilitasi kemudian juga reparasi. Itu tidak dikaitkan dengan amnesti."Sidak, Mobil Mewah Tunggak Pajak Sampai 5 M
"Merk kendaraan mewah tersebut di antaranya Lamborghini, Bentley, Audi, Mercedes-Bens, Range Rover, Jeep Rubicon."Kasus Moge Harley Davidson di Garuda, Sri Mulyani Buru di BUMN Lain
"Apakah terjadi di Garuda atau BUMN lain, saya tidak menyampaikan hari ini ya berapa BUMN dan pelanggarannya seperti apa."BSNP: Ujian Nasional Sulit Bikin Murid Pintar
"Iya kalau gampang pintar, kan nggak juga. Hasil tahun ini juga jeblok semua."Kemdikbud: Meningkatkan Nalar Siswa Tak Cukup Lewat Aturan Pemerintah
"Kami sudah melakukan pengenalan tipologi soal-soal yang berdaya nalar tingkat tinggi pada Ujian Nasional. Tapi ternyata tidak bisa dilakukan secara sesaat, harus dengan perubahan budaya."Kasus Moge Harley Davidson, Erick Berhentikan Dirut Garuda
"Jadi kalau kerugian negara sudah menjadi faktor tidak hanya perdata tapi juga pidana ini yang sangat memberatkan," ICW: Mahkamah Agung Sering Tidak Pro-Pemberantasan Korupsi
"Mahkamah Agung harus berbenah, melihat kembali apa problem internal dari Mahkamah Agung, sehingga disorot publik karena sering melakukan tindakan yang tidak pro dalam pemberantasan korupsi."50 orang Indonesia Terkaya 2019 Versi Forbes, Inilah 4 Wajah Baru
Ekonomi Nasional Tumbuh, Tapi Penganggur Bertambah 50 Ribu Orang
"Agustus 2019 jumlah pengangguran mencapai 7,05 juta orang, mengalami kenaikan 50 ribu orang jika dibandingkan dengan Agustus 2018."Polda Metro Jaya Luncurkan Aplikasi Kondisi Darurat
"Kalau terjadi sesuai bisa langsung tekan panic button, kemudian polisi terdekat akan datang dan memberikan pelayan kepada korban tersebut,"Radikalisme, Menteri BUMN Sampaikan Data ke Menkopolhukam
"Ini cuma soal Radikal, cuma data aja diinformasikan."Kemenlu Bantah Abaikan WNI yang Dideportasi Akibat Tulis Demo Hong Kong
"Kita tentu memberikan perlindungan hukum kepada dia (Yuli Riswati), sehingga semua prosesnya berjalan baik. Dalam konteks hukum, tentu kita melihatnya sesuai dengan kaidah yang ada di sana."MA Vonis Idrus Marham Korupsi Sebagai Pejabat Golkar, Bukan Sebagai Mensos
"Menurut majelis hakim kasasi, kepada terdakwa (Idrus Marham) lebih tepat diterapkan dakwaan melanggar Pasal 11 UU Tipikor yaitu menggunakan pengaruh kekuasaannya sebagai Plt Ketua Umum Golkar."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 19
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN
Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme