Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka, BKN Pastikan Ada Tes Radikalisme

"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya."

BERITA | NASIONAL

Senin, 11 Nov 2019 11:06 WIB

Author

Astri Septiani, Adi Ahdiat

Pendaftaran CPNS 2019 Dibuka, BKN Pastikan Ada Tes Radikalisme

Ilustrasi: Pegawai negeri sipil. (Foto: www.setkab.go.id)

KBR, Jakarta - Pendaftaran ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2019 dibuka mulai hari ini (11/11/2019).

Pendaftaran dilakukan secara online lewat portal resmi Badan Kepegawaian Negara (BKN). Nantinya, para pendaftar akan menjalani Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).

Menurut Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN Paryono, soal ujian CPNS tahun ini juga akan memuat materi terkait radikalisme. Tujuannya, untuk menyaring CPNS yang berpaham radikal.

"Namanya PNS itu kan dia harus terbebas dari paham radikalisme. Oleh karena itu, sebelum masuk (kantor pemerintahan) mereka juga harus ada ujiannya," kata Paryono, Minggu (10/11/2019).

"Materinya nanti akan masuk di tes wawasan nusantara. Dan menurut informasi, nanti di dalam tes wawasan kebangsaan kan dibagi-bagi, nah, (tes radikalisme) di bagian bela negaranya," lanjut dia.


Baca Juga: Hampir 20 Persen PNS Anti-Pancasila


Ada 19,4 Persen PNS Anti-Pancasila

Wacana tes radikalisme untuk CPNS memang sudah mengemuka sejak beberapa tahun belakangan. Wacana ini muncul untuk merespon laporan survei Alvara Research (2017) yang menyebut ada 19,4 persen PNS anti-Pancasila.

"Sebanyak 19,4 persen (PNS) menyatakan tidak setuju dengan ideologi Pancasila dan lebih percaya dengan ideologi Islam. Sedangkan sebanyak 80,6 persen PNS percaya dengan ideologi Pancasila," tutur CEO Alvara Research Hasanuddin Ali dalam konferensi pers di Jakarta (23/10/2017).

Survei Alvara Research menyebut ada sejumlah PNS yang lebih sepakat jika Indonesia menerapkan model pemerintahan khilafah ketimbang negara republik.

Temuan itupun sudah sempat ditanggapi dengan tegas oleh Staf Khusus Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Benny Susetyo.

"Mereka (PNS) pelayan publik, pelayan negara. Ideologinya harusnya Pancasila dan konstitusi, bukan yang lain. Sumpah jabatannya begitu kan? Kalau mendukung khilafah berarti menyalahi sumpahnya," tegas Benny saat itu (21/11/2018).

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

DPR Desak Menteri BUMN Evaluasi Total BUMN

Perempuan dan Anak Dalam Pusaran Terorisme