KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa bekas Direktur Utama Pertamina Energy Trading Limited atau Petral, Bambang Irianto hari ini. Bambang ditetapkan sebagai tersangka sejak 10 September 2019, atas dugaan tindak pidana korupsi mafia migas.
Bambang diduga mengatur jatah alokasi bagi Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah. Kemudian menerima imbalan sejumlah uang, melalui perusahaan Siam Group Holding di Kepulauan Virgin Britania Raya, di Karabia. Menurut KPK, Bambang telah menarik uang sebesar 2.9 juta dolar AS atau setara lebih Rp40 miliar dari rekening perusahaan tersebut.
KPK menduga praktik mafia migas sebetulnya dilakukan Pertamina Energy Service Pte Ltd (PES), sedangkan Petral diposisikan sebagai 'paper company'. Bambang juga pernah menjabat sebagai Managing Director di perusahaan itu.
Editor: Rony Sitanggang
Korupsi Migas, KPK Periksa Eks-Dirut Petral
Bambang diduga mengatur jatah alokasi bagi Kernel Oil dalam tender pengadaan atau penjualan minyak mentah.
Ilustrasi
Berita Terkait
BERITA LAINNYA - BERITA
Greenpeace: Korporasi Makanan Minuman, Paling Banyak Produksi Sampah Plastik
"Industri ini tidak diatur, tentu kita tidak akan bisa selesai masalahnya. Mereka ini lah yang sebenarnya memproduksi single use plastic ke pasar, begitu," Target Januari 2020, Kartu Prakerja Akan Beri Pelatihan Barista Sampai Programmer
"Betul-betul kita harapkan pada saat menginjak Januari (2020), program bisa mulai dijalankan."Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap, Ini Jawaban KPK
"Silakan datang ke KPK, jika memang ada yang perlu diketahui penangannya. Karena data-data pelaporan, termasuk informasi siapa pelapor menurut perundang-undangan harus dirahasiakan," Masyarakat Asli Papua Dirikan Serikat Pekerja
"Serikat Buruh Demokrasi orang asli Papua sudah terbentuk. Ini khusus untuk pekerja atau buruh orang asli Papua," tutur Kope Wenda.Pemerintah Turunkan Standar Nilai Kelulusan CPNS
"Kalau tidak begitu, seleksi kemarin itu sampai ada beberapa kabupaten kota tidak ada yang lulus tes CPNS."Pajak Hiburan 65 Persen, DPRD Balikpapan Siap Bahas Ulang
"Pengusaha hiburan ayo kita duduk dulu, saya kira angka yang diajukan itu berapa? Nanti kita buat kajian, kalau perlu kita membahas ulang." 'Kalau Proses IMB Amdal Lambat ya Dipercepat, Bukan Malah Dihapus'
"Bagaimana kalau kemudian enggak punya Amdal, kalau enggak punya izin lingkungan? Saya kira akan semakin rumit upaya kita untuk memastikan hak rakyat Indonesia mendapatkan lingkungan hidup sehat."Tersangka Dana Hibah, Pengadilan Tolak Praperadilan Eks-Menpora
Hakim tunggal Elfian menyatakan proses penetapan tersangka, penyidikan, dan penahanan yang dilakukan KPK sesuai prosedur hukum. Tak Hapus IMB, Menteri ATR/BPN : Penyederhanaan Proses
"Itu harus disederhanakan, tanpa mengorbankan tujuan dari pada aturan itu sendiri. Misalnya IMB, IMB itukan untuk keamanan dan keselamatan orang, bangunan, orang tinggal di dalamnya. Itu tidak boleh"BPJS Kesehatan, Sri Mulyani Disebut Tak Setujui Ide Menkes Beri Subsidi Iuran
"Ketika mau disahkan menjadi Perpres kan semua kementerian terkait juga sudah paraf. Jadi presiden tidak asal tandatangan." Mahfud MD: Presiden Lapor Kasus Besar Tapi Tidak Diungkap KPK
"Saya laporin sendiri kata Presiden, Atau kami sudah melaporkan kasus ini, tapi tidak disentuh," RDP dengan DPR-Jaksa Agung, Komnas HAM Bakal Tegaskan Kasus Trisakti dan Semanggi
RDP tersebut akan digelar di Komisi Hukum DPR dengan melibatkan Jaksa Agung ST Burhanuddin. RDP itu digelar tepat 21 tahun peristiwa Semanggi I yang terjadi 13 November 1998 lalu. Untuk Hadapi Ancaman Militer, Prabowo Ingin Warga Sipil Terlibat
"Sebagai contoh, kalau lihat di Amerika Serikat, sumber perwira itu mereka dapat dari akademi militer, mungkin 20 persen. Dan, 80 persennya adalah perwira cadangan dari universitas," ujar Prabowo.Mahfud MD Tunggu Perintah Presiden soal Perpu KPK
"Saya pasti sangat senang kalau Perpu itu dikeluarkan, supaya jalan. Pasti mendukung (Perpu). Tetapi saya menteri sekarang."Komnas HAM: Lebih Mudah Bangun Diskotik Dibanding Rumah Ibadah
membangun rumah ibadah justru lebih sulit dibanding membangun diskotik, karena terbentur Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PMB) yang bermasalahKontroversi Hapus Amdal, Ini Jawaban Menteri LHK dan Menteri ATR
Kementerian ATR harus bisa bedakan antara menghapus dan mengecualikan. Penghapusan dengan pengecualian. Permen yang dirujuk P24-nya Menteri LHK, kita menyebutnya pengecualian, bukan menghapus.Kemenag Ungkap Strategi 'Sensor' Konten Khilafah
"Khilafah itu kan bisa disalahpahami oleh anak-anak kita. Oleh guru-guru kita juga bisa salah paham kalau tidak dijelaskan secara baik."Evaluasi Pilkada, Ketua DPR Pertanyakan Urgensi Gagasan Mendagri
"Kita liat dulu urgensinya, apa yg disampaikan pak Mendagri itu. Karena apapun kita itu sudah melakukan pemilihan langsung sudah beberapa kali."Beda dengan MUI Jatim, Para Pejabat Ini Yakin Salam Lintas Agama itu Baik
"Semua agama yang disahkan di Indonesia ini semuanya baik, tidak ada yang namanya ajaran agama yang kita sahkan ini melanggar suatu norma- norma.”Ini Penyebab Sidang Praperadilan Makar Mahasiswa Papua Ditunda
"Anggota termohon atau dari Polda Metro Jaya telah melakukan perampasan terhadap barang milik para pemohon."
Most Popular / Trending
Recent KBR Prime Podcast
Kabar Baru Jam 18
Kabar Baru Jam 17
Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik
Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak
Kabar Baru Jam 15