BERITA

Kewalahan Impor Elpiji, Pemerintah Akan Bangun Jargas di 16 Provinsi

Kewalahan Impor Elpiji, Pemerintah Akan Bangun Jargas di 16 Provinsi

KBR, Jakarta - Saat ini mayoritas rumah tangga Indonesia menyalakan kompor rumah tangga dengan bahan bakar liquefied petroleoum gas (LPG). Salah satu produk olahan gas bumi itu dikenal sebagai gas Elpiji.

Meski gas Elpiji mudah kita jumpai sehari-hari, kemampuan Indonesia dalam memproduksi LPG sesungguhnya sangat rendah.

Setiap tahunnya pemerintah harus mengimpor jutaan ton LPG demi menutupi kebutuhan gas rumah tangga nasional.

Menurut laporan Kementerian ESDM, pada tahun 2018 sekitar 74 persen stok LPG di Indonesia berasal dari luar negeri. Sampai sekarang impor barang itu juga masih tinggi, sehingga mempengaruhi defisit keuangan negara.

"Total dalam lima tahun saja sudah ada Rp426 triliun hanya untuk impor LPG. Wajar saja bahwa pemerintah perlu menyusun strategi untuk memanfaatkan gas untuk keperluan domestik," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa, seperti dilansir situs Kementerian ESDM, Jumat (22/11/2019).


Kurangi Impor LPG, Perbanyak Jaringan Gas LNG

Untuk mengatasi defisit, kini pemerintah berniat mengurangi impor LPG dan menggantinya dengan pasokan liquefied natural gas (LNG), jenis gas bumi yang bisa diproduksi Indonesia secara mandiri.

Tapi, berbeda dengan LPG yang bisa dikemas dalam tabung, LNG ini hanya bisa didistribusikan ke konsumen lewat sistem jaringan pipa gas (jargas).

"BPH Migas siap mengawal pembangunan jargas untuk membantu supaya pemanfaatan gas lebih mandiri," kata Kepala BPH Migas Fanshurullah Asa di situs Kementerian ESDM, Jumat (22/11/2019).

Menurut dia, sampai akhir tahun 2019 ini Kementerian ESDM menargetkan pembangunan jargas untuk sekitar 400 ribu rumah tangga di 18 kabupaten/kota.

Pada tahun 2020 mendatang pemerintah juga menargetkan pembangunan sambungan jargas untuk sekitar 293 ribu rumah tangga di 16 provinsi.

Rincian provinsi yang akan mendapat jargas itu adalah Aceh, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Kepulauan Riau, Sumatera Selatan, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan.

"Jika semua langkah ini berjalan dengan baik, ini akan memiliki nilai tambah dalam mengatasi defisit neraca dagang gas," jelas Kepala BPH Migas.

Editor: Agus Luqman

  • migas
  • gas bumi
  • lpg
  • lng
  • elpiji
  • jargas
  • defisit neraca perdagangan
  • impor bbm

Komentar (0)

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!