Ketua MPR Sebut Ada Ratusan Pasangan Bercerai Gara-gara Pilkada Langsung

"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka (pilkada langsung) perlu dievaluasi secara serius melalui undang-undang pemilu."

BERITA | NASIONAL

Jumat, 22 Nov 2019 16:36 WIB

Author

Adi Ahdiat

Ketua MPR Sebut Ada Ratusan Pasangan Bercerai Gara-gara Pilkada Langsung

Sosialisasi Pilkada 2020 lewat pertunjukan wayang kulit di Desa Nambaan, Kediri, Jawa Timur, Senin (4/11/2019). (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo menilai sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung berpotensi menimbulkan konflik.

Bahkan, menurut dia, pilkada langsung juga menyebabkan ratusan pasangan suami istri (pasutri) bercerai.

"Data terakhir itu ada 826 pasutri bercerai gara-gara pilihan berbeda," kata Bamsoet kepada Antara, Jumat (22/11/2019).

"Pilkada langsung juga menimbulkan terjadinya gesekan akar rumput, perpecahan, hingga perang antarsuku dan antarkampung. Bahkan orangtua bertikai dengan anak terjadi akibat pilkada langsung," lanjutnya.

Selain berpotensi memunculkan konflik, Bamsoet menilai pilkada langsung menuntut biaya politik yang tinggi. 

"Sehingga anggota DPR, DPRD, dan kepala daerah akan berpikir bagaimana uang kampanye balik lagi ke kantong pribadi dibanding fokus memikirkan rakyatnya," kata Bamsoet.

"Kalau memang lebih banyak mudaratnya, maka (pilkada langsung) perlu dievaluasi secara serius melalui undang-undang pemilu," ujarnya.


ICW: Benahi Parpol Dulu, Baru Pilkada

Di kesempatan terpisah, LSM Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai evaluasi sistem pilkada langsung tidak mendesak.

Menurut Peneliti ICW Kurnia Ramadhana, masalah yang lebih mendesak adalah evaluasi sistem pencalonan kepala daerah di tubuh partai politik (parpol).

"Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model pilkada," kata Kurnia Ramadhana kepada Antara, Selasa (19/11/2019).

Menurut Kurnia, biaya pilkada langsung menjadi mahal karena parpol kerap menerapkan sistem 'mahar politik' atau jual beli pencalonan kepala daerah.

Ia mengungkapkan, sejumlah lembaga sipil dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebenarnya sudah sering mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Dalam Negeri, supaya mengevaluasi praktik 'mahar politik' di tubuh parpol.

"Namun, sejauh ini belum ada respon konkret dari pemerintah untuk menindaklanjutiberbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern, dan akuntabel," katanya lagi.

Editor: Agus Luqman

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Majalah Time Menobatkan Greta Thunberg sebagai Person of the Year

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17