Istana Tolak Usulan Pembubaran BNN

DPR menilai kinerja BNN tak signifikan berantas narkoba

BERITA | NASIONAL

Jumat, 22 Nov 2019 21:50 WIB

Author

Dian Kurniati, Antara

Istana Tolak Usulan Pembubaran BNN

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko saat rapat di Komisi II DPR, di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (13/11/2019). ANTARA/Aditya P

KBR, Jakarta - Istana Kepresidenan menolak usulan pembubaran Badan Narkotika Nasional (BNN). Usulan ini dilontarkan anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu dalam rapat kerja bersama BNN, Kamis (21/11/2019). Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan BNN harus tetap ada untuk memberantas peredaran narkoba. 

"Kalau dalam militer ini (peredaran narkoba) ancaman nontradisional yang perlu segera diatasi. Itu ancaman nyata. Menurut saya jangan dibubarkan," kata Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/11/2019).

Moeldoko mengingatkan masalah narkoba bisa makin parah, jika BNN dihapus. 

"Kalau kita lemah atau tidak punya badan itu, maka semakin mengerikan ancaman itu," ungkap Moeldoko. 

Eks-Panglima TNI ini mengatakan justru DPR semestinya mendukung pemerintah memperkuat BNN. 

"Justru kita optimalisasi peran-peran BNN itu. Kalau memang ada yang kurang di mana kurangnya. Feedback dari masyarakat sangat diperlukan," imbuhnya.

Sebelumnya, anggota DPR Masinton Pasaribu mengkritik BNN atas kinerjanya yang tak signifikan dalam memberantas narkoba. Padahal BNN dilengkapi sarana prasarana bernilai triliunan rupiah. Dikutip dari Antara, Politikus PDI Perjuangan ini mengatakan jika BNN tak kunjung mampu memberantas peredaran narkoba, lebih baik dibubarkan. 

 Editor: Ninik Yuniati

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 20

Kabar Baru Jam 19

Kabar Baru Jam 18

Kabar Baru Jam 17

Mahkamah Agung Tuai Protes Usai Mengobral Pengurangan Hukuman Koruptor