BERITA

Ingin Jadi Smart City, Cilacap Kekurangan Tenaga Ahli IT

"“Harapan kita, itu masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) itu punya ahli IT sendiri-sendiri.""

KBR, Cilacap  – Kota Cilacap, Jawa Tengah, ingin bertransformasi menjadi smart city, kota yang mengintegrasikan information technology (IT) dalam berbagai bidang pelayanan publik.

Namun, menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) Cilacap M. Wijaya, daerahnya masih kekurangan sumber daya manusia (SDM) untuk tenaga ahli IT.

Kata Wijaya, semua pekerjaan yang berhubungan dengan IT di Cilacap kini masih dibebankan kepada Kementerian Kominfo.

“Harapan kita, itu masing-masing OPD (organisasi perangkat daerah) itu punya ahli IT sendiri-sendiri, agar tidak tergantung kepada Kominfo," kata Wijaya kepada KBR, Jumat (29/11/2019).

"Dalam menyongsong era itu (smart city) ada tiga hal yang harus disiapkan, yang pertama masalah suprastruktur, aturan yang memayungi kaitannya dengan IT itu menuju smart city. Suprastruktur beres, kita ke struktur. Itu yang tadi, pegawai SDM-nya. Nah, setelah struktur, baru ke infrastruktur,” kata Wijaya, Jumat (29/11/2019).

Menurut Wijaya, saat ini infrastruktur IT di Cilacap sudah memadai hingga ke tingkat desa. Namun, karena kekurangan SDM, tenaga ahli IT masih diisi oleh tenaga honorer.

Baca Juga:

<li><a style="font-style: italic;" href="https://kbr.id/nasional/10-2019/potret_pemuda_indonesia__mayoritasnya_tamatan_sma_dan_pekerja_kasar/101102.html">Potret Pemuda Indonesia, Mayoritasnya Tamatan SMA dan Pekerja Kasar</a></li>

<li><a style="font-style: italic;" href="https://kbr.id/nasional/11-2019/menkominfo__indonesia_siap_jadi_negara_digital_tahun_2035/101460.html">Menkominfo: Indonesia Siap Jadi Negara Digital Tahun 2035</a></li></ul>




Kesulitan Transparansi Anggaran


Selain mengganjal transformasi smart city, kurangnya SDM ahli IT juga menghambat pelaksanaan UU Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Pemerintah daerah (Pemda) Cilacap mengaku sudah mendorong tiap organisasi perangkat daerah (OPD) agar memanfaatkan website untuk transparansi anggaran. 

Namun, SDM yang bisa membuat website semacam itu di tingkat kecamatan dan desa belum ada.

“Karena terkait dengan SDM-nya, memang. Hak publik untuk tahu, salah satunya kaitannya dengan transparansi anggaran. Ini yang belum sampai masuk ke situ," kata Karyanto, Kepala Bidang Komunikasi Publik Dinkominfo Cilacap, Jumat (29/11/2019).

Karyanto menyebut saat ini sudah ada sebagian desa yang punya website. Tapi, sebagian besar isinya adalah profil, kegiatan, dan potensi desa saja.

Ke depannya, ia berharap agar website desa bisa memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) beserta pelaksanaan rencana pembangunan.

Editor: Agus Luqman

• smart city
• digital
• teknologi informasi
• industri 4.0
• pendidikan