Dokumen TPF Munir Tak Kunjung Ditemukan, Istri Mengadu ke Ombudsman

Tapi kan kemudian beberapa tahun ya 2016, 2017 terus sampai sekarang tidak ada jawaban. Dan kita sudah membuat surat terbuka, dan surat terbuka itu sudah bagian lampiran yang kita berikan ke ombudsman

BERITA | NASIONAL

Selasa, 05 Nov 2019 20:18 WIB

Author

Muthia Kusuma

Dokumen TPF Munir Tak Kunjung Ditemukan, Istri Mengadu ke Ombudsman

Ilustrasi aksi Kamisan menuntut pemerintah untuk mengungkap dalang kematian Aktivis HAM, Munir Said Thalib. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta - Suciawati, istri penggiat Hak Asasi Manusia (HAM) almarhum Munir Said Thalib, mengadukan kasus hilangnya dokumen hasil penyelidikan Tim Pencari Fakta, yang dilakukan di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ke Ombudsman Republik Indonesia.

Suci heran, sebelum dinyatakan hilang, dokumen itu telah lebih dahulu disalin oleh Menteri Sekretaris Kabinet saat itu, Sudi Silalahi atas permintaan SBY yang kemudian diserahkan ke Istana Negara.

Penyalinan dokumen hasil penyelidikan TPF Munir itu juga dibenarkan oleh juru bicara Presiden era SBY, Julian Pasha.

"Biasanya setelah KIP kita itu harusnya kita menulis surat kepada Presiden atas itikad baik kita, bahwa kita masih mempertanyakan apakah betul? Apakah bisa dicari dan sebagainya. Tapi kan kemudian beberapa tahun ya 2016, 2017 terus sampai sekarang tidak ada jawaban. Dan kita sudah membuat surat terbuka, dan surat terbuka itu sudah bagian lampiran yang kita berikan ke ombudsman," ucap Suci di Kantor Ombudsman RI, Selasa, (5/11/2019).

Suci juga telah memberi waktu serta beritikad baik kepada Presiden Joko Widodo untuk menemukan dokumen yang dinyatakan hilang itu, karena pada Keputusan Presiden Nomor 111 Tahun 2004 tentang pembentukan Tim Pencari Fakta (TPF) Kasus Meninggalnya Munir.

Keppres tersebut menyebut, pemerintah bertanggung jawab untuk membuka dokumen hasil TPF Munir.
Namun, Suci menyayangkan, selama dua tahun ini belum ada titik terang dari pemerintah terkait keberadaan dokumen itu.

Sebelumnya, Komite Aksi Solidaritas Untuk Munir (KASUM) yang mendampingi Suciwati mengatakan, pada tanggal 22 Desember 2014 lalu, Presiden SBY mengeluarkan Keppres Nomor 111 Tahun 2004.

Anggota KASUM, Putri Kanesia mengatakan, dalam Keppres itu juga mewajibkan pemerintah mengumumkan hasil penyelidikan tim kepada masyarakat.

Namun, mandat itu tidak dilaksanakan oleh Presiden Joko Widodo yang meneruskan jabatan Presiden menggantikan SBY.


Editor: Kurniati Syahdan 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 17

Rencana Pembentukan Komponen Cadangan Militer Tuai Polemik

Hari Pneumonia Sedunia, Mari Cegah Pneumonia pada Anak

Kabar Baru Jam 15

Kabar Baru Jam 14