Yang Dibicarakan Menristekdikti Saat Sambangi KPK

Mensristekdikti Mohamad Nasir membahas sejumlah langkah pencegahan korupsi saat bertemu pimpinan KPK. Mulai dari mata kuliah antikorupsi, kepatuhan LHKPN hingga sistem pengawasan gratifikasi.

BERITA , NASIONAL

Kamis, 29 Nov 2018 23:54 WIB

Author

Ryan Suhendra

Yang Dibicarakan Menristekdikti Saat Sambangi KPK

Menteri Riset Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir menjawab pertanyaan wartawan usai bertemu Pimpinan KPK, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018). (Foto: ANTARA/Reno Esnir)

KBR, Jakarta - Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, Mohamad Nasir menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  pada Kamis (29/11/2018). Menurut Nasir, kedatangannya menemui Pimpinan KPK itu untuk membahas pencegahan korupsi di perguruan tinggi.

"Kami memang menghadap kepada KPK, bagaimana cara menanggulangi korupsi atau antikorupsi di pendidikan tinggi. Jadi, sistem yang ada di kampus bagaimana yang terhindar dari korupsi," kata Nasir di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (29/11/2018).

"Sehingga, saya konsultasi cara melakukan pencegahan," sambungnya lagi.

Dalam pertemuan itu, lanjut Nasir, turut dibahas pula kewajiban setor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) . Ia mengatakan, mendapat masukan menarik dari KPK mengenai perbaikan pelaporan LHKPN. Kendati Nasir tak merinci hal tersebut. Ia hanya mengatakan bakal mengumpulkan para pejabat di Kemenristekdikti untuk menyosialisasikan pengisian LHKPN.

"Ini dalam rangka menanggulangi korupsi yang ada di kampus-kampus dan kementerian supaya terhindar semuanya dari masalah korupsi."

Baca juga: Mahfud MD ke KPK Singgung Soal Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Nasir bahkan berencana membuat peraturan menteri untuk mendorong kepatuhan penyelenggara negara menyetor LHKPN. Ia bilang, jika ada jajarannya yang ogah mengisi LHKPN, lebih baik berhenti saja jadi penyelenggara negara.

"Nah ini yang menarik, tadi yang saya sampaikan juga mengarah ke situ. Apakah kalau tidak mengisi LHKPN, nggak usah kamu jadi pejabat, berhenti sajalah. Itu saja saya pikirnya," tukas Nasir.

Selain soal kepatuhan LHKPN, Nasir juga menyebut bakal meningkatkan sistem pengawasan gratifikasi di lingkungan perguruan tinggi. Ia pun berencana membahas lebih lanjut soal wacana pendidikan antikorupsi dalam mata kuliah dasar umum (MKDU).

"Nanti masalah antikorupsi kita di dalam semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah namanya antikorupsi atau nanti kita akan masukan dalam bagian mata kuliah apa yang harus kita lakukan. Nanti baru akan kita diskusikan lebih lanjut," ungkap Nasir.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

BERITA LAINNYA - BERITA

Most Popular / Trending

Kabar Baru Jam 11

Kabar Baru Jam 10

What's Up Indonesia

Kabar Baru Jam 8

Kabar Baru Jam 7