Presiden Minta Divestasi Saham Freeport Dipercepat

"Saya minta semua tahapan proses bisa diselesaikan dan sudah final sebelum akhir 2018"

, BERITA , NASIONAL

Kamis, 29 Nov 2018 16:41 WIB

Author

Ria Apriyani

Presiden Minta Divestasi Saham Freeport Dipercepat

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) memimpin rapat terbatas tentang percepatan pelaksanaan divestasi PT Freeport Indonesia di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (29/11/2018). (Foto: Puspa Perwitasari)

KBR, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta divestasi saham Freeport Indonesia dipercepat. Dalam rapat terbatas membahas percepatan divestasi saham Freeport yang digelar di Kantor Presiden, Jokowi memberikan tenggat waktu hingga akhir tahun kepada Menterinya untuk menuntaskan divestasi ini.

"Saya minta semua tahapan proses bisa diselesaikan dan sudah final sebelum akhir 2018. Karena proses divestasi PT.Freeport adalah sebuah langkah besar untuk mengembalikan mayoritas kepemilikan sumber daya alam ke pangkuan ibu pertiwi," kata Jokowi, Kamis (29/11/2018).

Dijelaskan Jokowi, pada September lalu, Pemerintah  dan Freeport sudah menandatangani perjanjian jual-beli. Namun setelah itu, masih ada serangkaian tahapan yang harus dilalui Pemerintah dan Inalum selaku holding BUMN migas pemilik saham Freeport Indonesia.

Salah satunya, memastikan persoalan lingkungan dan pengolahan limbah (tailing) sudah sesuai aturan. 

Selain itu, status kontrak karya Freeport Indonesia juga belum diubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Presiden juga mengatakan pemerintah masih harus membahas soal kepemilikan saham Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika, serta masalah jaminan investasi dan kebijakan fiskal.

"Akan kita gunakan sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, utamanya rakyat Papua."

Baca juga:

Editor: Friska Kalia

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.