Perpres Satu Data Indonesia Ditargetkan Rampung Bulan Depan

"Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho menuturkan, penandatangan Perpres oleh Jokowi masih terganjal paraf salah satu menteri."

KBR, Jakarta - Peraturan Presiden mengenai penggunaan satu data atau Big Data ditargetkan rampung akhir tahun ini.

Deputi II Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Yanuar Nugroho menuturkan, penandatangan Perpres oleh Jokowi masih terganjal paraf salah satu menteri. Namun ia berdalih tak mengingat menteri mana yang belum meneken finalisasi draf perpres.

"Iya, kami inginnya begini, jadi kami menyampaikan surat dari agar segera diberi paraf sehingga segera ditandatangani oleh presiden karena beliau baru bisa tanda tangan setelah para mentri paraf," tutur Yanuar Nugroho saat ditemui di Jakarta, Senin (26/11/2018).

Sejumlah instansi yang terlibat penyusunan Perpres Satu Data Indonesia di antaranya Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan, Badan Pusat Statistik (BPS).

Yanuar mengakui, proses Perpres ini merupakan yang terlama. Ia menyebut sejak awal dikaji pada 2016 terdapat setidaknya 23 kali perubahan.

"Ini memang salah satu Perpres dari pengalaman saya sebagai deputi di kantor staf presiden, ini perpres dengan versi yang paling panjang dan paling lama. Maksudnya, paling panjang yang literasinya dibuat paling panjang dibandingkan perpres lain yang pernah saya kawal sampai selesai."

Menurut Yanuar, hal tersebut terjadi salah satunya karena data industri berkembang begitu cepat. Perpres Satu Data ini kelak bakal mengatur di antaranya standar perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data.

Baca juga: Ini Langkah BPS Atasi Inkonsistensi Data

Editor: Nurika Manan

• Yanuar Nugroho
• Kantor Staf Kepresidenan
• KSP
• Perpres Satu Data Indonesia
• Big Data