OTT PN Jaksel, MA Akui Sistem Pengawasan Belum Optimal

KPK menangkap enam orang dalam operasi tangkap tangan Selasa malam hingga Rabu dini hari. Penindakan ini terkait dugaan penanganan perkara di PN Jaksel.

, BERITA , NASIONAL

Rabu, 28 Nov 2018 14:19 WIB

Author

Ria Apriyani, Ryan Suhendra

OTT PN Jaksel, MA Akui Sistem Pengawasan Belum Optimal

Ilustrasi. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Mahkamah Agung (MA) memastikan akan memberi sanksi bagi hakim dan panitera PN Jaksel yang terlibat korupsi. Ini menyusul kembali terjaringnya sejumlah orang dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ketua Kamar Pidana MA, Suhadi mengatakan MA sudah berupaya memperketat pengawasan di lingkungan pengadilan. Sederet regulasi juga menurutnya sudah dikeluarkan untuk mencegah hakim-hakim terseret korupsi dan suap.

Namun dia mengakui ditangkapnya sejumlah orang dalam OTT KPK ini membuktikan sistem pengawasan yang sudah ada belum efektif.

"Sudah jelas ada pengawasan melekat dari atasan langsung. Kalau hakim ada tata-cara disiplin hakim. Sekarang tinggal pemahamannya sudah atau belum," ujar Suhadi di Jakarta, Rabu (28/11/2018).

Suhadi mengatakan MA akan mengevaluasi kembali sistem mereka. Ini dilakukan guna mencari penyebab hakim-hakim terseret korupsi.

Dia pun tidak menutup kemungkinan MA akan turun memeriksa atasan hakim yang ditangkap.

"Akan kita tinjau kembali apa sebab dan bagaimana jalan keluar lebih baik."

Baca juga:


OTT KPK

Sejak Selasa (27/11/2018) malam hingga Rabu (28/11/2018) dini hari tim KPK melakukan operasi tangkap tangan terkait dugaan suap penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam penindakan tersebut, petugas KPK menangkap enam orang.

"Benar ada giat tadi malam sampai dini hari, di Jakarta. Terkait dengan penanganan perkara perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sudah diamankan 6 orang," kata Ketua KPK Agus Rahardjo melalui pesan tertulis, Rabu (28/11/2018).

Sementara Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, enam orang yang ditangkap itu terdiri atas hakim, panitera PN Jaksel dan pengacara. Keenam orang itu hingga kini menurut Febri masih menjalani pemeriksaan.

KPK memiliki waktu 1x24 jam ke depan untuk menentukan status hukum keenam orang tersebut.

Penangkapan tim KPK dilakukan menindaklanjuti informasi mengenai akan adanya transaksi terkait penanganan perkara di PN Jaksel. KPK, kata Febri, juga menyita uang dalam bentuk dollar Singapura sebesar SGD 45 ribu.

Sementara itu, Juru Bicara Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Achmad Guntur belum bisa memastikan kejelasan informasi apakah ada petugas PN Jaksel yang ikut terjaring OTT KPK. Ia mengatakan, pihaknya masih menunggu pernyataan resmi dari KPK.

"Sampai saat ini kami belum tahu apakah dari Jakarta Selatan atau tidak. Kami hanya lihat berita di televisi," ujar Guntur saat dikonfirmasi di PN Jaksel, Jakarta, Rabu (28/11/2018).

"Pimpinan barusan rapat untuk mencari tahu, ternyata informasi itu belum diketahui juga," tambah Guntur. Namun begitu, ia mengatakan tengah mengecek keberadaan para hakim dan panitera yang bertugas di PN Jaksel.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.