KBR, Jakarta - Kejaksaan Agung bakal mengevaluasi dampak aplikasi Smart Pakem. Sejumlah fitur dalam aplikasi ini memuat informasi mengenai daftar ormas, aliran kepercayaan yang dianggap terlarang hingga nama pimpinan dan alamat.
Aplikasi yang dikelola Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu dianggap sejumlah kalangan bakal memicu persekusi terhadap kelompok minoritas.
Juru Bicara Kejagung, Agung Mukri mengatakan jika hasil evaluasi menunjukan bahwa sistem informasi Smart Pakem berdampak buruk, maka pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam.
"Kita lihat lah perkembangannya. Kalau memang nanti ada hal yang bersifat negatif, itu akan dievaluasi. Kalau positif, ya akan kita lanjutkan," kata Mukri kepada KBR, Rabu (28/11/2018).
Keberadaan aplikasi itu, sebelumnya, mendapat respon negatif dari pelbagai pihak.
Baca juga:
- Aplikasi Smart Pakem Bikinan Kejati Tuai Kritik Anggota DPR
- Smart Pakem, Aplikasi Penyubur Persekusi Minoritas?
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) misalnya, menilai Smart Pakem berbahaya karena berpotensi menjadi awal dari pelanggaran HAM terhadap penganut kepercayaan tertentu. Karena itu, Komnas HAM meminta aplikasi tersebut ditutup.
Namun Mukri menegaskan, hingga kini belum ada rencana untuk menutup aplikasi.
"Ini kan dalam rangka mewujudkan kewenangan kejaksaan untuk menjalankan keamanan dan ketertiban umum. Kejaksaan ingin berkontribusi pengawasan aliran kepercayaan."
Mukri menjelaskan, Smart Pakem bisa menjadi sarana edukasi dan tempat mencari informasi publik mengenai aliran-aliran kepercayaan di Indonesia, juga yang dilarang oleh pemerintah.
Baca juga: Ini Sebab Komnas HAM Desak Kejati Cabut Aplikasi Smart Pakem
Editor: Nurika Manan
"Dia jelas-jelas mengatakan 'pokoknya ada di luar negeri Harun Masiku itu'. Itu kalimat dia. Kok bisa salah?"
"Saya senang sekali, berarti KPK tidak tebang pilih untuk proses nama-nama yang saya sebut kemarin, semuanya diproses," kata Fahd El Fouz, eks terdakwa kasus proyek pengadaan Alquran di Kemenag 2011.
"Pada prinsipnya kita minta kerelaannya kalau tanahnya dilewati tol."
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menjelaskan, Yasonna - yang merupakan kader sekaligus pengurus PDI Perjuangan - diduga melakukan obstruction of justice atau merintangi penyidikan.
"Tadi saya lihat (di stand) banyak produk aneh, ada Coklat dari Kelor, ini kan unik, saya kira ini cukup menarik," tutur Ma'ruf Amin.
KBR mendapat kesempatan berbincang langsung dengan beberapa tokoh film 'Semesta' di Jakarta. Berikut cuplikan kisah dan aspirasi mereka.
"Kami mengedepankan musyawarah mufakat supaya ada kesamaan. Akhirnya kami memutuskan secara mufakat."
"Memilih orang hebat untuk dampingi beliau (Kapolri) untuk melayani bangsa ini,"
"Sekarang di depan mata, lagi-lagi akrobat anggaran dipertunjukkan. PSI mendesak KPK segera bertindak. Uang rakyat jangan seenaknya dipermainkan seperti ini,”
"Saya yakin, Pak Menhan ini kalau urusan anggaran itu detil, berkali-kali dengan saya hampir hapal di luar kepala. Jadi saya juga merasa aman untuk urusan 127 triliun."
"Kalau bisa subsidinya tidak dicabut. Biar bisa berjalan lancar, sebagai penggerak ekonomi desa untuk kesejahteraan masyarakat desa," 
"Kalau yang sifatnya komunitas budaya, sepanjang tidak melanggar dan tidak menyimpang dan tidak merugikan pihak lain, tidak ada tindak pidananya."
"Kami tegaskan informasi kan ada saluran resmi. Karena kewenangannya Imigrasi untuk mengetahui lalulintas orang."
"Usulan yang telah ditandatangani NPHD adalah sebesar Rp 9.936.093.923.393," ujar Ketua KPU RI Arief Budiman.
Menurut Ramson Siagian, OJK terkesan menutup-nutupi segala hal yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi di Jiwasraya.
Ombudsman usul ada badan khusus pengawasan tambang, yang berwenang mengawasi tambang legal dan ilegal.
"Pohon adalah masalah bipartisan (netral dari politik), semua orang mendukung pohon," kata Presiden AS Donald Trump di pertemuan tahunan WEF.
50 RUU Prioritas untuk Prolegnas 2020 ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (22/1/2020).
Ada juga sejumlah faktor psikologis yang membuat banyak orang mau jadi pengikut mereka, yaitu post-power syndrome, kurang kasih sayang, dan keinginan menjadi pegawai negeri sipil (PNS).
Virus Corona bisa mengakibatkan organ vital seperti jantung, paru-paru, dan otak gagal berfungsi, hingga dapat menyebabkan kematian.