KBR, Jakarta - Kejaksaan Agung bakal mengevaluasi dampak aplikasi Smart Pakem. Sejumlah fitur dalam aplikasi ini memuat informasi mengenai daftar ormas, aliran kepercayaan yang dianggap terlarang hingga nama pimpinan dan alamat.
Aplikasi yang dikelola Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu dianggap sejumlah kalangan bakal memicu persekusi terhadap kelompok minoritas.
Juru Bicara Kejagung, Agung Mukri mengatakan jika hasil evaluasi menunjukan bahwa sistem informasi Smart Pakem berdampak buruk, maka pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam.
"Kita lihat lah perkembangannya. Kalau memang nanti ada hal yang bersifat negatif, itu akan dievaluasi. Kalau positif, ya akan kita lanjutkan," kata Mukri kepada KBR, Rabu (28/11/2018).
Keberadaan aplikasi itu, sebelumnya, mendapat respon negatif dari pelbagai pihak.
Baca juga:
- Aplikasi Smart Pakem Bikinan Kejati Tuai Kritik Anggota DPR
- Smart Pakem, Aplikasi Penyubur Persekusi Minoritas?
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) misalnya, menilai Smart Pakem berbahaya karena berpotensi menjadi awal dari pelanggaran HAM terhadap penganut kepercayaan tertentu. Karena itu, Komnas HAM meminta aplikasi tersebut ditutup.
Namun Mukri menegaskan, hingga kini belum ada rencana untuk menutup aplikasi.
"Ini kan dalam rangka mewujudkan kewenangan kejaksaan untuk menjalankan keamanan dan ketertiban umum. Kejaksaan ingin berkontribusi pengawasan aliran kepercayaan."
Mukri menjelaskan, Smart Pakem bisa menjadi sarana edukasi dan tempat mencari informasi publik mengenai aliran-aliran kepercayaan di Indonesia, juga yang dilarang oleh pemerintah.
Baca juga: Ini Sebab Komnas HAM Desak Kejati Cabut Aplikasi Smart Pakem
Editor: Nurika Manan
"Yang dikhawatirkan adalah terjadi pelanggaran HAM, penanganannya yang tidak profesional. Sebagai contoh beberapa bulan terakhir kasus penyalahgunaan senjata api di Papua sangat tinggi...,"
Sayangnya, tokoh dari kelompok pro-Papua Merdeka tidak masuk daftar undangan.
"Itu bukti bahwa pemerintah sengaja menutup-nutupi dan ketakutan kalau apa yang terjadi di Papua itu akan merugikan pemerintah."
"Kami sudah muak dengan pendekatan militer. Kami hidup sederhana. Kami ingin hidup layak dengan alam kami. Kami ingin merdeka."
"Justru kalau pemerintah memblokir jaringan internet di Papua ini malah menambah persoalan. Istilahnya orang Papua merasa didiskriminasi untuk pemerataan jaringan internet."
"Seringkali kasus yang dihadapi oleh teman-teman dari Papua ini faktanya dikaburkan. Siapa korban, siapa pelaku, dibolak-balik."
"Satu satunya landasan hukum (pemutusan layanan komunikasi) hanya kalau negara dinyatakan dalam keadaan darurat. Kan presiden tidak pernah mengatakan itu dalam keadan darurat."
Wakil Ketua MPR menilai anggaran mobil baru itu mestinya bisa dipakai untuk beasiswa anak unggulan, atau membangun sekolah yang hancur akibat gempa.
"Usir orang Papua pulang ke tanah airnya, maka NKRI harus keluar dari Tanah Papua sebagai jalan paling demokratis."
"Kami dari Satpol PP mendapat laporan warga, adanya coretan terkait Papua."
"Sulitnya jurnalis untuk menginformasikan fakta di lapangan, dan ekspresi masyarakat yang ingin menyampaikan pendapatnya atas situasi yang ada.”
Remoivi menekankan KPI sering gagal memahami kewenangannya yang diatur dalam regulasi pemerintah
Menurut Ketua DPW PSI DKI Jakarta, anggaran itu harusnya dipakai untuk hal penting, seperti membayar staf ahli, atau membuka posko pengaduan masyarakat.
RUU PSDN memuat ketentuan soal pembentukan unsur Warga Negara menjadi "Komponen Cadangan".
"Saya juga menyesalkan masih adanya sikap diskriminatif dan rasis yang terjadi di Surabaya, dan saya minta ini yang terakhir."
"Kalau misalnya pelayanan publiknya banyak di Jakarta, ya tetap di Jakarta, dong."
"Semua akan kita periksa secara transparan dan hasilnya akan kita sampaikan."
"Isu yang berkembang selama ini kan adalah permintaan dari pihak pengusaha, asosiasi pengusaha, tentang pengurangan pesangon, dan mogok (kerja) agar ada hukuman pidananya."
"Dana Otsus telah habis dalam proses perjalanan dari pemerintah pusat hingga daerah, sehingga hanya meninggalkan sedikit uang untuk rakyat."
"Bahkan kebebasan berekspresi dan berpendapat mahasiswa Papua pun dibatasi,"