KBR, Jakarta - Kejaksaan Agung bakal mengevaluasi dampak aplikasi Smart Pakem. Sejumlah fitur dalam aplikasi ini memuat informasi mengenai daftar ormas, aliran kepercayaan yang dianggap terlarang hingga nama pimpinan dan alamat.
Aplikasi yang dikelola Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta itu dianggap sejumlah kalangan bakal memicu persekusi terhadap kelompok minoritas.
Juru Bicara Kejagung, Agung Mukri mengatakan jika hasil evaluasi menunjukan bahwa sistem informasi Smart Pakem berdampak buruk, maka pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam.
"Kita lihat lah perkembangannya. Kalau memang nanti ada hal yang bersifat negatif, itu akan dievaluasi. Kalau positif, ya akan kita lanjutkan," kata Mukri kepada KBR, Rabu (28/11/2018).
Keberadaan aplikasi itu, sebelumnya, mendapat respon negatif dari pelbagai pihak.
Baca juga:
- Aplikasi Smart Pakem Bikinan Kejati Tuai Kritik Anggota DPR
- Smart Pakem, Aplikasi Penyubur Persekusi Minoritas?
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) misalnya, menilai Smart Pakem berbahaya karena berpotensi menjadi awal dari pelanggaran HAM terhadap penganut kepercayaan tertentu. Karena itu, Komnas HAM meminta aplikasi tersebut ditutup.
Namun Mukri menegaskan, hingga kini belum ada rencana untuk menutup aplikasi.
"Ini kan dalam rangka mewujudkan kewenangan kejaksaan untuk menjalankan keamanan dan ketertiban umum. Kejaksaan ingin berkontribusi pengawasan aliran kepercayaan."
Mukri menjelaskan, Smart Pakem bisa menjadi sarana edukasi dan tempat mencari informasi publik mengenai aliran-aliran kepercayaan di Indonesia, juga yang dilarang oleh pemerintah.
Baca juga: Ini Sebab Komnas HAM Desak Kejati Cabut Aplikasi Smart Pakem
Editor: Nurika Manan
Sebanyak 34 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan delapan orang di Kabupaten Majane.
"Kami melakukan estimasi dengan kapasitas 50,4 Megawat dengan PLTB itu. Satu turbinnya bisa menghasilkan 4 sampai 6 Megawat."
Pada Desember 2020, Indonesia mencatatkan surplus neraca perdagangan dengan beberapa negara yakni Amerika Serikat (AS), India sebesar dan Filipina. 
"Salah satu korban atas nama Okky Bisma dan pada hari ini keluarga telah sepakat hasil kerja dari Tim DVI untuk diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan,"
"Kita harus memprioritaskan pada upaya mitigasi bencana untuk meningkatkan multi-hazard early warning system dan meningkatkan fungsi pengawasan. Juga hambatan lemahnya koordinasi."
"Hendaknya semua pihak mendukung Keputusan Presiden itu. Harapannya, semua proses berjalan lancar. Sehingga suksesi kepemimpinan di Polri dapat berjalan dengan baik."
"Pertama atas nama Indah Halimah Putri, lalu yang kedua atas nama Agus Minarni,"
"Menolak vaksin sama dengan Anda membahayakan lingkungan sekitar, Anda menjadi sumber penyakit, sehingga membahayakan keselamatan masyarakat dan negara," 
"Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir dan pemberhentian dari Jabatan Ketua KPU kepada teradu Arief Budiman selaku Ketua KPU RI,"
"Kami sangat mengharapkan proses ini bisa segera ditindaklanjuti oleh DPR secepat-cepatnya," 
"Dilaporkan pula bahwa Underwater Locator Beacon (ULB) ditemukan sebanyak dua. Artinya satu lagi, Cockpit Voice Recorder masih perlu dicari," 
KPK belum menjelaskan pemilik rumah yang digeledah tersebut
Komnas HAM merekomendasikan kasus ini harus dilanjutkan ke penegakan hukum dengan mekanisme pengadilan pidana.
Yaqut Cholil Qoumas mengatakan, vaksin ini bukan obat melainkan bagian dari upaya pencegahan
Jokowi meminta Menhub mengkoordinasikan layanan serta menjamin hak-hak keluarga korban jatuhnya Sriwijaya Air di perairan Kepulauan Seribu. 
"Dari data sebaran itu menunjukkan, impact yang terjadi dapat dikatakan ada satu titik atau sangat lokal. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi ledakan" 
"Setelah kami cek dalam daftar manifes, nama Okky Bisma itu juga ada pada daftar manifes nomor empat,"
"Menetapkan tiga orang tersangka. Ketiganya adalah HRS atau MRS, kemudian MHA yakni menantu dari MRS, dan AT selaku Dirut RS Ummi," 
Kebijakan ini telah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.
