Share This

Kapolri Ungkap Gambaran Daerah Rawan Pilpres dan Pileg 2019

Kapolri Tito Karnavian menyebut Papua masih jadi salah satu daerah yang rawan untuk Pilpres 2019. Selain itu ia juga menilai, Pileg 2019 juga penting dapat porsi perhatian lebih.

, BERITA , NASIONAL

Jumat, 30 Nov 2018 18:09 WIB

Author

Dwi Reinjani

Kapolri Ungkap Gambaran Daerah Rawan Pilpres dan Pileg 2019

Panglima TNI Hadi Tjahjanto (tengah) bersama Kapolri Tito Karnavian (kedua kanan) saat Apel Kesiapan TNI di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (30/11/2018). (Foto: ANTARA/ Sigid Kurniawan).

KBR, Jakarta - Kepolisian Indonesia memetakan daerah dengan tingkat kerawanan tinggi menghadapi Pemilu 2019. Tahun depan akan ada dua kontestasi politik yakni Pemilu Legislatif dan Pilpres 2019.

Menurut Kapolri Tito Karnavian, Papua masih menjadi salah satu daerah yang jadi fokus untuk pengamanan Pilpres 2019.

"Tentu yang menjadi atensi kami seperti Papua, karena memiliki sistem pemilihan yang noken ya. Di daerah pegunungan yang masih memiliki kelompok bersenjata, ini masih menjadi atensi dari Pak Panglima dan saya," tutur Tito di Lapangan Silang Monas, Jakarta pada Jumat (30/11/2018).

"Kemudian untuk daerah lain menurut saya, selagi Polri dan TNI kompak, didukung oleh rakyat, saya kira aman-aman saja," tambah Tito.

Selain memetakan daerah rawan pada Pilpres, kata Tito, pasukannya juga bakal memusatkan penjagaan untuk Pileg 2019. Pasalnya, potensi konflik di daerah selama pemilihan anggota legislatif pun tak kalah sensitif.

"Nanti akan juga fokus ke pertarungan para legislatif di Dapil masing-masing. Ini yang menurut saya lebih rawan karena pertarungannya. Bukan hanya antar-partai tapi antar-calon di satu partai juga berkompetisi," ungkap Kapolri.

"Maka kami bersama panglima selain tingkat nasional rencana pengamanan ada di daerah khususnya dapil-dapil nanti akan di lakukan penebalan (pengetatan)," sambungnya lagi.

Meski begitu, rencana ini masih terus dimatangkan mengingat helatan politik tersebut masih punya rentang waktu beberapa bulan ke depan. Kata Tito, masih terbuka kemungkinan tingkat kerawanan suatu daerah naik-turun.

"Dinamika bisa saja berubah kota terus update. Kira-kira dua bulan sebelum baru kami kasih Renpam yang fix, kami akan gelar bersama. Sehingga kita akan lakukan pengamanan serempak."

Baca juga:


Kompak dan Solid Jadi Kunci

Di hadapan 50 ribu personel gabungan TNI-Polri dalam gelar apel bersama di Lapangan Monas, Kapolri Tito Karnavian mewanti soal kekompakan dan soliditas aparat keamanan. Ia berpesan, dua hal itu menjadi kunci tertib dan amannya penyelenggaraan Pilpres dan Pileg 2019.

"Agenda Pilpres, Pileg itu yakinlah selagi Polri dan TNI solid seperti ini yakinlah bahwa agenda itu insya Allah bisa kita lalui baik dan lancar," tutur Tito di Lapangan Silang Monas, Jumat (30/11/2018).

"Pileg dan Pilpres jangan jadi momok yang ditakuti inilah pesta, kita bikin menjadi pesta demokrasi untuk bergembira ria silahkan memilih yang terbaik," tambah Tito.

Ia mengungkapkan keyakinannya bahwa agenda besar dalam waktu dekat ini seperti Natal, Tahun Baru, diikuti Pemilu 2019 bakal berjalan sesuai harapan.

"Dengan kekompakan ini selaku pimpinan Polri saya percaya semua agenda akan bisa kita lalui. Pileg, Pilpres akan jadi pesta demokrasi, maka hubungan baik antara TNI-Polri harus terus dijaga."

Kepolisian kata Tito, juga segera menggelar rapat bersama TNI untuk menyusun langkah antisipasi dan peta strategi pengamanan.

Baca juga:




Editor: Nurika Manan

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.