Share This

Tahun Politik, Kapolri Minta Tak Gunakan Isu yang Memecah

"Jangan korbankan potensi perpecahan dan konflik, apalagi korban dalam rangka kepentingan politik sektoral pribadi,"

BERITA , NUSANTARA

Selasa, 28 Nov 2017 15:00 WIB

Author

Alif Irwansyah

Tahun Politik, Kapolri Minta Tak Gunakan Isu yang Memecah

Kapolri seusai menerima cinderamata di Konvensi Nasional Humas di IPB, Selasa (28/11/2017) siang. (Foto: KBR/Alif I.)

KBR, Bogor - Kapolri Tito Karnavian mengimbau  tokoh dan elit politik agar tidak menggunakan isu-isu yang dapat memecah belah bangsa Indonesia. 

"Mendekati tahun politik 2018-2019, kepada para kontestan politik tolong jangan gunakan isu-isu yang rentan terhadap perpecahan bangsa," ujar Tito seusai menghadiri acara Kovensi Nasional Humas 2017 di IPB International Convention Center (IICC) Jl. Raya Pajajaran, Bogor, Selasa (28/11/2017) siang.

Menurut Tito, potensi perpecahan dan konflik kerap terjadi di tahun-tahun politik. Ia berharap, para politisi jangan sampai mengorbankan masyarakat.

"Jangan korbankan potensi perpecahan dan konflik, apalagi korban dalam rangka kepentingan politik sektoral pribadi," tegas dia.

Tito juga mencontohkan kasus yang disebabkan oleh politik dan merenggut korban jiwa. Di antaranya peristiwa berdarah di Ambon dan Poso.

"Sudah cukup kasus di Ambon dan Poso. Pait, ribuan orang jadi korban dan meninggal. Jangan sampai (peristiwa) itu terulang lagi karena belum tentu kita bisa membendungnya," tandasnya.


Editor: Rony Sitanggang 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.