Share This

Pekerja Freeport Bantah Rekannya Disandera Kelompok OPM

Aser menambahkan ia juga tidak mendengar ada alat berat jenis escavator yang dibajak atau dikuasai kelompok bersenjata, dan dipakai untuk merusak jalan.

BERITA , NASIONAL

Senin, 13 Nov 2017 13:44 WIB

Pekerja Freeport Bantah Rekannya Disandera Kelompok OPM

Ilustrasi di kawasan PT Freeport, Papua. (Foto: ANTARA)

KBR, Jakarta - Salah satu pekerja di PT Freeport Indonesia, Aser Gobai membantah informasi yang menyebutkan ada pekerja PT Freeport yang disandera kelompok sipil bersenjata. 

Informasi ini sebelumnya dikemukakan Kepala Kepolisian Papua, Boy Rafli Amar. Polisi menyebut kelompok yang dijuluki Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) itu menyandera pekerja PT Freeport.

"Soal warga yang menjadi sandera, itu juga saya tidak dengar," kata Aser Gobai saat diwawancara KBR melalui sambungan telepon, Minggu (12/11/2017).

Aser menambahkan ia juga tidak mendengar ada alat berat jenis escavator yang dibajak atau dikuasai kelompok bersenjata, dan dipakai untuk merusak jalan.

"Sampai sekarang belum ada laporan bahwa pekerja terlibat. Kami juga sampaikan sampai sekarang belum ada penyanderaan terhadap pekerja PT Freeport. Jadi intinya tidak ada pekerja PT Freeport yang disandera kelompok bersenjata itu," tambah Aser Gobai.

Meski begitu Aser Gobai mengakui, konflik yang melibatkan aparat keamanan dengan kelompok sipil bersenjata di Tembagapuramengganggu aktivitas warga di wilayah itu. Hanya saja, kata Aser, warga tetap melakukan aktivitas kesehariannya.

"Warga---termasuk para pekerja PT Freeport terus melaksanakan aktivitasnya. Mereka tetap bekerja. Walau ada juga rasa takut," ujarnya.

Baca juga:

Sebelumnya, Kapolda Papua Boy Rafli Amar menuding kelompok sipil bersenjata menyandera pekerja PT Freeport Indonesia. Selain itu, kata polisi, kelompok itu merusak jalan menuju Banti, Distrik Tembagapura, Kabupaten Mimika. 

Boy Rafli menyebut perusakan jalan itu dilakukan dengan menggunakan alat berat kendaraan operasional PT Freeport, yang dibajak oleh kelompok sipil bersenjata tersebut.

Juru bicara Polda Papua Mustofa Kamal juga menyebut ada penyanderaan pekerja PT Freeport oleh kelompok bersenjata, untuk mengoperasikan alat berat ekskavator dan merusak jalan. 

Mustofa menuding pelaku penyanderaan merupakan salah satu dari 21 anggota kelompok bersenjata yang sedang diburu polisi. Hingga saat ini ia belum mengetahui keadaan pegawai PT Freeport tersebut.

"Ekavator itu merusak jalan menuju daerah longsoran, tadi sudah dirusak digali lagi. Mungkin agar mobil susah masuk ke sana... Jadi mereka sengaja menggunakan eskavator untuk merusak, jadi kami harus kerja ekstra, kalau mau ke tempat itu dengan udara, yang sampai suhu 9 derajat di sini," kata Mustafa Kamal.

Polisi menyebut kelompok bersenjata itu sebagai Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Namun kelompok itu menolak disebut sebagai kelompok kriminal, karena mereka mengklaim sebagai Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka (TPN-OPM).

Dalam video yang disebarkan melalui Facebook maupun Youtube, kelompok itu menyebut keberadaan TPN-OPM sudah ada sejak sebelum integrasi Papua ke Indonesia pada 1960-an.

"Kepada pemerintah Indonesia, jangan pernah menyatakan kepada kami itu KKB, kelompok kriminal bersenjata. Kalau pemerintah Indoneia mengatakan KKB kepada kami, apa itu artinya kelompok kriminal bersenjata? Saya pikir itu kelompok yang ada di tengah kota, mengganggu masyarakat, mengadakan pencurian, melakukan tindakan kriminal, itu yang disebut kriminal. TPN itu bukan wadah baru. Sebelum Papua diintegrasikan ke Indonesia, TPN sudah ada. Kami menyatakan keras, jangan lagi menyebut kami KKB, kelompok ini kelompok itu, teroris lah, GPK. Kami adalah TPN-OPM, sudah ada sejak integrasi," begitu pernyataan dari salah seorang staf Komando Daerah Pertahanan (Kodap) III di Mimika, Papua.

Editor: Agus Luqman 

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.