Share This

Lahan Disegel, Warga Pulau Pari Ancam Demo di Istana

“Kami sudah meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk membatalkan seluruh sertifikat yang diterbitkan di Pulau Pari."

BERITA , NASIONAL , NASIONAL

Senin, 20 Nov 2017 14:46 WIB

Author

Bambang Hari

Lahan Disegel, Warga Pulau Pari Ancam Demo di  Istana

Petugas terlibat aksi saling dorong dengan pengunjuk rasa dari warga di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta, Senin (20/11). (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Warga di Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta Utara akan berunjukrasa di depan Kantor Presiden, pada pekan ini. Langkah ini merupakan bentuk protes atas penyegelan tanah mereka.

Ketua Rukun Tetangga setempat, Edi Mulyanto mengatakan, penyegelan ini merupakan buntut konflik antara warga dengan PT Bumi Pari Asri. Edi menjelaskan, aksi unjuk rasa di depan istana bertujuan agar mendapat respons dari Presiden Joko Widodo.

Kata Edi, berbagai upaya telah dilakukan warga untuk menutaskan persoalan itu. Mulai mengajukan laporan ke Ombudsman, DPRD dan Pemprov DKI, hingga ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang.

“Kami sudah meminta kepada Kementerian ATR/BPN untuk membatalkan seluruh sertifikat yang diterbitkan di Pulau Pari. Saya selaku Ketua RT, dan mengetahui apabila sertifikat itu terbit tanpa ada izin atau verifikasi dari warga mengenai penerbitan sertifikat kepada RT maupun RW. Untuk itu, kami akan melakukan aksi di depan Istana Negara,” katanya kepada KBR, Senin (20/11).



Sengketa lahan antara warga pulau Pari, Kepulauan Seribu, dengan PT Bumi Pari Asri terjadi sejak 1987. Selama itu pula pulau surga ini tercerai-berai lewat penarikan girik warga dan proses jual beli yang sumir. Warga pun bertahan hidup di tengah ketidakpastian lahan.

Pada 2014, PT Bumi Pari Asri mengaku memiliki sertifikat lahan di Pulau Pari dan mengusir warga yang menempati lahan tersebut. Warga sempat melakukan perlawanan namun kandas karena  perusahaan melaporkan warga ke polisi. Seorang warga   sempat mendekam di dalam penjara lantaran berkukuh memiliki hak atas lahan yang menjadi sengketa.

Editor: Rony Sitanggang

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.