Share This

Lagi, Ketua DPR Setya Novanto jadi Tersangka

"SN selaku anggota DPR RI 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain"

NASIONAL

Jumat, 10 Nov 2017 19:39 WIB

Ade Irmansyah
Author

Ade Irmansyah

Ketua DPR Setya Novanto. (Foto: Antara)

KBR, Jakarta- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Ketua DPR, Setya Novanto menjadi tersangka kasus korupsi pengadaan KTP berbasis elektronik. Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang mengatakan, dalam penyelidikan yang baru ini KPK memiliki alat bukti yang cukup soal keterlibatan Setya Novanto bekerja sama dengan Anang Sugiana Sudihardjo, Andi Agustinus, Irman, dan Sugiaharto dalam korupsi e-KTP.

Kata dia, Ketua Umum Partai Golkar itu diduga bersama-sama menguntungkan diri sendiri, orang lain atau kooporasi dalam proyek yang merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,3 triliun lebih tersebut.

"SN selaku anggota DPR RI 2009-2014 bersama-sama Anang Sugiana Sudihardjo, Irman, Sugiharto dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, atau suatu koorporasi yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena kesempatan yang ada padanya sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 2,3 triliun," ucapnya kepada wartawan di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta.

Kata dia, dalam penetapan tersangka yang kedua kalinya ini penyidik mendapatkan beberapa bukti dari fakta persidangan baik itu bukti dokumen maupun keterangan saksi dalam persidangan untuk tersangka Andi Agustinus alias Andi Narogong. Sebagian kata dia merupakan bukti baru.

Menurut dia, atas tindakannya, Setya Novanto dikenakan pasal Pasal 2 Ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

"Dalam proses lidik tersebut, juga telah disampaikan permintaan keterangan terhadap saudara SN sebanyak 2 kali yaitu 13 dan 18 oktober. Namun yang bersangkutan tidak hadir untuk diminta keterangan karena ada pelaksanaan tugas kedinasan," ucapnya.


Editor: Rony Sitanggang
 
Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.