Share This

Koalisi Desak Jokowi Ajukan Calon Pengganti Panglima TNI

Proses penggantian Panglima TNI diperkirakan memakan waktu 2-3 bulan.

BERITA , NASIONAL

Minggu, 12 Nov 2017 17:20 WIB

Foto: Antara

KBR, Jakarta- Koalisi masyarakat sipil mendorong Presiden Joko Widodo segera memproses penggantian Panglima TNI selambat-lambatnya pada Desember mendatang. Direktur LSM Imparsial Al Araf mengatakan hal tersebut untuk mengantisipasi Panglima TNI Gatot Nurmantyo yang akan pensiun pada Maret 2018.

“Proses penggantian panglima itu membutuhkan waktu, ada proses fit and proper test di DPR dan sebagiannya yang nanti akan menimbang menyetujui atau tidak. Dalam dinamika proses yang membutuhkan waktu itu maka memang menjadi penting untuk Jokowi untuk memikirkan proses penggantian Panglima TNI, mengingat pada bulan Maret Panglima akan memasuki masa pensiun, kira-kira proses akan memakan waktu satu bulan atau dua bulan,” ujar Al Araf kepada wartawan, Minggu (12/11/2017).

 Al Araf meminta Presiden Joko Widodo mengutamakan calon yang berasal dari angkatan laut dan angkatan udara. Ia mengatakan perlu ada kesempatan bagi calon di luar angkatan darat untuk menjadi panglima TNI sesuai dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI pasal 13.

“Kita tahu bahwa panglima TNI sekarang dari jenderal angkatan darat, maka diharapkan selanjutnya panglima dari angkatan laut atau udara, karena proses penggantian yang bergiliran akan menciptakan soliditas dan profesionalitas di tubuh TNI, dan ini kan menimbulkan kesetaraan dalam tubuh TNI,” imbuhnya.

Koalisi juga mendesak presiden mencermati calon panglima TNI yang baru sehingga mampu membangun TNI yang profesional dan netral dalam politik nasional. 

Editor: Sasmito

Komentar

KBR percaya pembaca situs ini adalah orang-orang yang cerdas dan terpelajar. Karena itu mari kita gunakan kata-kata yang santun di dalam kolom komentar ini. Kalimat yang sopan, menjauhi prasangka SARA (suku, agama, ras dan antargolongan), pasti akan lebih didengar. Yuk, kita praktikkan!

Most Popular / Trending

Recent Podcast

September ini merupakan gelombang ketiga penetapan anggota DPRD Kota Malang sebagai tersangka oleh KPK.

Dengan langkah terbaru dari polisi, Istana mengklaim: Negara serius menuntaskan kasus Munir.

Aturan yang ada sangat mudah digunakan kelompok tertentu untuk melakukan persekusi atau kekerasan.

KPU tak kalah ngotot, meminta KPU daerah menunda proses pencaloan 12 nama bakal caleg eks napi korupsi yang sudah diloloskan Bawaslu.

Pelemahan rupiah karena kebijakan bank sentral AS The Fed, juga perang dagang AS-China.